Kapolres Balangan, AKBP Nur Khamid
SuarIndonesia – Bagi paslon (pasangan calon) Bupati dan Wakil Bupati, dipesani Kapolres Balangan, AKBP Nur Khamid untuk bersaing dengan kampanye menyangkut masalah protokol kesehatan.
“Kita sudah meminta kepada paslon untuk lebih gelorakan masalah protokol kesehatan.
Di sini nanti silahkan paslon bersaing, dan biar masyarakat memilih siapa yang paling patuh di masa pandemi ini,” katanya kepada wartawan, disela mengikuti kegiatan di Mapolda Kalsel.
Sehingga paslon yang berlaga di Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Tahun 2020, berkomitmen mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid- 19.
Ia katakan, dengan semua itu lebih bermanfaat untuk masyarakat. Lainnya, bagi kontestan dan tim sukses bergerak secara masif membagikan masker dan sebagainya.
Contoh masker ada stiker berisi gambar atau nomor pasangan calon atau hal lainnya. “Kampanye seperti ini jadi positif mendukung upaya memutus rantai penyebaran Covid.
Dan jadi bahan edukasi protokol kesehatan ke masyarakat,” bebernya. Kemudian adanya alat pelindung diri, sebagao peraga kampanye bagi para paslon.
Soal kondisi penyebaran virus di Kabupaten Balangan, ia akui perlahan adanya peningkatan. “Makanya momen pilkada jangan sampai menjadi klaster baru.
Apalagi kapolda sudah memberikan atensi khusus dalam upaya percepatan penanganan Covid ini.
Seluruh Polres jajaran agar berupaya maksimal membantu Gugus Tugas di wilayah masing-masing. “Ayo kita edukasi terus masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Saya rasa ini juga tanggung jawab paslon dan semua pendukungnya,” ucapnya.
Diketahui, untuk paslon di Pilkada Balangan 2020, ada dua paslon yakni Abdul Hadi-Supiani (HAS) dan Ansharuddin-M Noor Iswan (ANIS).
Paslon sudah melaksanakan deklarasi bersama penerapan dan kepatuhan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid -19 di KPUD Balangan.
Aturan sudah disampaikan kalau jumlah peserta dalam pertemuan terbatas dibatasi maksimal 50 orang.
Sedangkan untuk rapat umum dibatasi maksimal 100 orang. “Aturan ini wajib dipatuhi dan tak bisa ditawar karena bagian dari protokol kesehatan,” pungkas AKBP Nur Khamid.
Sebelumnya, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Dr Nico Afinta SIK SH MH, tekah berpesan kalau Polri ada peran menindak pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada 2020.
Ia katakan, pihaknya memiliki landasan hukum dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Pilkada maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
“Sumua kegiatan terkait tahapan pilkada serentak sudah diatur, ada Undang-Undangnya, ada PKPU-nya, sehingga kita ini tinggal mengikuti aturan yang ada,” katanya.
Misalkan nantinya ada paslon yang melawan saat menggelar kampanye dengan jumlah yang melanggar batas maksimal, maka pihaknya akan memakai hukum pidana.
“Itu kalau dari petugas Bawaslu atau KPU dan Satpol PP melapor,” tambahnya.
Kendati begitu, ia menegaskan pihaknya mengedepankan prinsif koordinasi terlebih dahulu dalam menangani kasus-kasus pelanggaran protokol kesehatan.
“Iya Polisi mengedepankan upaya preventif, preemtif serta menerapkan prinsip kehati-hatian,” ujar kapolda. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
