Polri Terendah Kedua, Sebut Survei Intergitas KPK Rawan di Tahun Politik

Suarindonesia – Mabes Polri menilai hasil survei intergitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak dimunculkan di tahun politik. Sebab, itu dinilai rawan bagi kredibilitas kementerian/lembaga.

Sebelumnya, KPK mengeluarkan penilaian integritas 2017 terhadap enam kementerian/lembaga, 15 pemerintah provinsi, dan 15 pemerintah kabupaten/kota. Polri menempati urutan dua terbawah.

“Kami meminta momentumnya, situasinya yang tepat. Jangan pas momentum tahun politik ini dimunculkan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu (21/11).

Terlebih, institusi Polri tengah melakukan kegiatan pengamanan sejumlah agenda internasional hingga Pemilu 2019.

“Ini rawan terhadap kredibilitas suatu lembaga, padahal Polri sedang fokus ini, kami mengamankan event-event internasional Asian Games 2018, Asian Para Games, dan juga pertemuan Bank Dunia (Word Bank) 2018,” kata jenderal bintang satu itu.

Namun demikian, pihaknya tetap tenang dan tak mau gegabah dalam menyikapi hasil survei KPK tersebut. Dia berkata, pihaknya ingin melihat dulu metodologi yang digunakan dalam survei itu.

“Kami ingin melihat dulu, surveinya apa yang dilakukan oleh lembaga itu menggunakan metodologi apa. Kami tetap enggak boleh gegabah, Polri tetap tenang menghadapi seperti itu,” kata Dedi.

Sebelumnya, KPK merilis hasil survei penilaian integritas 2017 yang meliputi budaya antikorupsi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, dan sistem antikorupsi. Dari hasil survei tersebut Polri mendapat nilai terendah kedua yakni 54,01, dengan catatan.

“Kepolisian 54,01 tapi masih bintang. Sampai hari terakhir responden kepolisian internal belum memberikan respons, hanya dari luar,” kata Direktur Penelitian dan Pengembangan pada Kedeputian Pencegahan KPK, Wawan Wardiana, saat memaparkan hasil survei, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11).(CNNIndonesia/RA)