PETIKAN KASASI ! Penyidik Kejari Banjarmasin akan Eksekusi Mantan Ketua Koni Banjarmasin

SuarIndonesia – Adanya petikan putusan kasasi Mahkamah Agung mengenai kasus dugaan korupsi dana Koni Banjarmasin atas nama terpidana Djumadri Masrun.

Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin selaku eksekutor siap melakukan eksekusi terhadap terpidana Djumadri Masrun.

Telah dilakukan pemanggilan hal ini dilakukan sebanyak tiga kali bila tidak datang maka akan di keluarkan Dafatr Pencarian Orang (DPO).

Hal tersebut dikatakan Kajari Banjarmasin Indah Laila SH MH melalui Kasi Intel Dimas Purnama Putra SH MH kepada awak media, Selasa (17/1/2023).

Menurut Dimas, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, pihaknya dalam hal ini kejaksaan berkewajiban melakukan eksekusi atas putusan kasasi Mahkamah Agung.

Namun sebelum dilakukan eksekusi, pihaknya pun masih memberikan kesempatan kepada terpidana, karena masih ada haknya.

“Kami berharap alangkah bagusnya kalau terpidana mau datang dan menyerahkan diri untuk menjalani putusan tersebut,” kata Dimas.

Untuk diketahui kasus dugaan korupsi dana KONI Banjarmasin ada dua tersangkanya yakni Widarta dan Djumadri Masrun.

“Untuk putusan kasasi MA atas nama Widarta sudah kita lakukan eksekusi,” ujar Dimas.

Sedangkan untuk putusan kasasi MA atas nama Djumadri Masrun, pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan.

“Untuk putusan kasasi MA atas nama Djumadri Masrun, kejaksaan sudah layang surat pemanggilan sebanyak tiga kali hingga dikeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO),” ungkap Dimas.

Adapun putusan kasasi MA nomor 1249 K/Pid.Sus/2022, yang berbunyi menyatakan terdakwa Drs. H. Djumadri Masrun MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair.

Menurut putusan kasasi tersebut, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H Djumadri Masrun dengan pidana penjara selama 4 tahun serta pidana denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6  bulan.
Kemudian menghukum terdakwa Drs H Djumadri Masrun MM, untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dan jika terdakwa tidak membayar mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1  tahun. (HD)