SuarIndonesia – Hasil rekapitulasi hasil Pilgub Kalsel (Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan) di Persidangan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di MK (Mahkamah Konstitusi) sepertinya memunculkan persoalan baru.
Pasalnya dari keterangan, Rabu (3/3/2021), salah satu saksi melaporkan ke Dit Reskrimum Polda Kalsel.
Inilah posisi berseberangan antara Paslon Nomor Urut 2, H Denny Indrayana-H Difriadi (H2D) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel.
Salah satu saksi yang dihadirkan KPU Provinsi Kalsel pada sidang pembuktian di MK yaitu Komisioner KPU Kabupaten Banjar, Abdul Muthalib menempuh proses hukum dengan membuat laporan ke Polda Kalsel.
Abdul Muthalib melaporkan adanya dugaan pemalsuan dokumen yang ditunjukkan saksi yang dihadirkan Paslon Nomor Urut 2 di Pilgub Kalsel, H Denny Indrayana-H Difriadi saat persidangan MK, Senin (22/2/2021) lalu.
Sementara Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol M Rifa’i, ketika dikonformasi wartawan, membenarkan laporan dari Abdul Muthalib sudah diterima.”Ya betul sudah diterima laporannya,” tambahnya.
Terpisah Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Kalsel, Kombes Pol Hendri Budiman melalui Kasubdit 2 Harda (Harta dan Benda), AKBP Tri Hambodo mengatakan, laporan tersebut diterima pada Jumat (26/2/2021) lalu.
Kasubdit 2 Harda Dit Reskrimum Polda Kalsel, AKBP Tri Hambodo
“Jadi benar, Tanggal 26 Februari 2021, Pak Abdul Muthalib pekerjaannya Komisioner KPU Kabupaten Banjar melaporkan adanya dugaan tindak pidana kejahatan pemalsuan surat, pasal 263 ayat 1 KUHP,” beber AKBP Tri Hambodo.
Tempat kejadian perkara dalam laporan ini disebut berada di SPBU di Jalan Sultan Adam, Kota Banjarmasin.
Laporan tersebut kata dia diproses dan saat ini dalam tahap penyelidikan.
“Kami saat ini masih proses lidik. Untuk terlapor juga masih lidik,” jelasnya lagi.
Diketahui, dokumen yang dimaksud dan menjadi akar persoalan ini adalah surat pernyataan yang menyebut adanya rekayasa perolehan suara pada Pilgub Kalsel Tahun 2020.
Dan mencantumkan nama Abdul Muthalib sebagai Komisioner KPU Kabupaten Banjar.
Dimana dokumen tersebut dibeberkan oleh salah satu saksi yang dihadirkan Paslon H2D saat sidang di MK.
Sedangkan pihak Paslon H2D melalui Tim Divisi Hukumnya, Jurkani saat dikonfirmasi wartawan mempersilahkan Abdul Muthalib untuk menempuh jalur hukum. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
