Perlu Keahlian Khusus Penanganan dan Penyitaan `BB’ Digital

Kombes Pol Rizal Irawan

Suarindonesia – Meningkatkan penanganan khusus terkait Undang-UndangInformasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Dit Reskrimsus Polda Kalsel),mengundang pakar dari Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam IndonesiaYogyakarta untuk memberikan pencerahan bagi penyidik terutama penyidik cyberagar lebih profesional.

 “Tentunya, hasil kerja sama pula dengan Fakultas TeknikULM dan Polda Kalsel,’’ kata Direktur Reskrimsus Polda Kalsel, Kombes Pol Rizal Irawan.

Ia mengakui, barang bukti digital berbeda dengan barbuk pada umumnya.

“Untuk itu perlu penanganan khusus dan penyidik harus siap guna kelancaran dalam proses penyelidikan maupun penyidikan,’’ katanya, kepada awak media, Jumat (7/12)

Itu disela workshop bertajuk “Peningkatan Profesionalisme Penyidik Dalam Penanganan Kasus Terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)” di Hotel Banjarmasin International (HBI).

Dari semua itu pula, pihaknya mengundang pakar dari Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia Yogyakarta untuk memberikan pencerahan bagi penyidik terutama penyidik cyber agar lebih profesional.

Tentunya, hasil kerja sama pula dengan Fakultas TeknikULM dan Polda Kalsel.

Sebagai upaya meningkatkan kompetensi penyidik berkaitandengan hal-hal yang menyangkut Undang-Undang ITE.

Ia sebut, penanganan barang bukti digital atau digital evidence memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus.

Sehingga penyidik Polri yang menangani kasus terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak salah dalam bertindak.

“Polda Kalsel terus meningkatkan kemampuan para penyidik dalam menangani barang bukti digital agar mulai tahap penyitaan, analisis, sampai dihadirkan di persidangan tidak cacat hukum,’’ ujarnya lagi.

Iapun berharap, segala konten baik di komputer, gadget maupun media elektronik lainnya seperti program, file gambar, dan dokumen teks bisa didapatkan secara komprehensif sehingga menjadi alat bukti di persidangan.

Sementara Kepala Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia, Yudi Prayudi yang menjadi narasumber mengungkapkan, kapasitas kemampuan penyidik memang menjadi kendala selama ini terutama di level bawah ketika menangani kasus Undang-Undang ITE.

Misal, kasus dimulai dari penerimaan laporan diharapkan ada sebuah keterampilan yang standar dari penyidik.

“Kemudian dengan pelaporan yang baik maka memudahkan proses selanjutnya, jelas Yudi yang merupakan pengurus pusat Asosiasi Forensik Digital Indonesia (AFDI).

Apalagi terminologi Teknologi Informasi dan Komunikasi, harus diterjemahkan dengan baik seperti tindakan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik.

“Secara teknis seperti apa, dan dari sisi hukum juga harus jelas, sehingga pemahaman yang benar oleh penyidik bisa merekonstruksikannya,’’ kata pria yang menjadi anggota High Technology Crime Investigation Association (HTCIA) itu.

Pada Workshop yang dimoderatori Daddy Fahmanadie dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) itu dihadiri para penyidik Subdit II Perbankan Pencucian Uang dan Kejahatan Dunia Maya (PPUKDM) Ditreskrimsus Polda Kalsel dan Kasat Reskrim Polres jajaran. (ZI)