Suarindonesia – Banjarmasin kembali sabet penghargaan nasional. Penghargaan tersebut datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang menyatakan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin masuk kategori
penyelenggaraan publik pelayanan prima Tahun 2018 dan mendapatkan nilai A.
Kemenpan RB RI mengundang seluruh kepala daerah yang mendapatkan penghargaan termasuk Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina untuk menerima penghargaan secara langsung yang diserahkan oleh, di Grand Ballroom
Rafflesia, Balai Kartini, Jakarta, Selasa (27/11/2018).
Menurut Menteri PAN RB Syafrudin, tujuan dilaksanakan penilaian dan evaluasi tersebut bukan untuk menentukan mana yang benar atau salah, tetapi untuk memberikan asistensi kelebihan dan kekurangan dari jalannya
penyelenggaraan pelayanan publik, serta mewujudkan konsep good governance.
Menteri berharap para penerima penghargaan tidak merasa berada di puncak kesuksesan dan berhenti untuk berinovasi, tapi harus terus mengembangkan pelayanan publik agar bisa bermanfaat bagi masyarakat.
“Era digitalisasi perlu diantisipasi dengan baik, jangan pesimis dan pasif, namun bersikaplah optimis sebagai bangsa yang besar,” harapnya.
Sementara itu, Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina mengucapkan rasa syukur karena Banjarmasin kembali meraih penghargaan dari pemerintah pusat melalui Kemenpan RB atas penyelenggaraan publik pelayanan prima
Tahun 2018 dengan nilai A. Atas pencapaian yang didapat, Pemko Banjarmasin bertekad terus memberikan pelayanan terbaik untuk warga kotanya.
“Alhamdulillah Banjarmasin kembali dapat predikat evaluasi dari Kemenpan RB untuk pelayanan publik kategori A ada dua pelayanan, yaitu di Dinas Dukcapil dan Dinas PMPTSP. Ini adalah upaya dari Pemerintah Kota Banjarmasin untuk memberikan pelayanan terbaik untuk warga Kota Banjarmasin dan terus berbenah menjadi yang terbaik,” katanya
Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa menerangkan, Kemenpan RB telah menetapkan 34 Provinsi dan 208 Kabupaten/Kota sebagai lokus evaluasi.
Adapun Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang dievaluasi, yaitu Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi, yaitu DPMPTSP, RSUD Provinsi dan Samsat yang dipilih. Di tingkat Kabupaten dan Kota, DPMPTSP, Disdukcapil, RSUD.
“Untuk tools evaluasi metoda Analytical Hierarchi Procedur (AHP) yang ditetapkan dengan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017, terdapat tiga instrumen formulir penilaian yaiu F01 yang diisi penyelenggara layanan, yang merupakan self assesment oleh yang bersangkutan, F02 yang diisi oleh evaluator yang melakukan penilaian dan F03 diisi oleh
pengguna layanan,” katanya.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
