Suarindonesia – Pembangunan JPO kurang didasarkan lewat kajian komprehensif dan akan sia-sia seperti di depan Mitra. Berbeda jika lalu lintas pejalan kaki yang akan menyeberang padat.
Rencana Pemko Banjarmasin membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang masih pro dan kontra. Yang kontra menilai kurang tepat karena lalu lintas yang melintasi jalan tersebut tak sepadat di pasar sehingga lebih tepat dibuatkan penyeberangan Pelican Crossing.
“Kini di ibukota Jakarta saja membangun Pelican Crossing, masa di Banjarmasin malah membuat JPO. Selain aneh juga perlu kajian mendalam termasuk kepadatan lalu litas, yang selama ini kenyataan masyarakat enggan naik ke atas sehingga perlu ditinjau ulang,’’ ungkap Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) DR Apriansyah kepada wartawan, Minggu (20/1).
Ia juga mengaku heran mengapa pembangunan JPO dipaksakan. Sementara di depan Mitra Plaza saja pembangunan JPO sudah menjadi besi tua yang sampai kini rencana Pemko Banjarmasin akan membongkar belum juga terlaksana.
“Jadi pembangunan JPO harus didasarkan lewat kajian komprehensif. Jangan sampai pembangunan sia-sia. Berbeda jika lalu lintas pejalan kaki yang akan menyeberang padat,” katanya.
Hal ini perlu dipertimbangkan mengingat pendanaannya dari investor swasta.
Demikian jika untuk memfasilitasi warga difabel, juga kurang tepat. Karena siapa yang menjamin mereka berani naik ke atas, jadi alasannya kurang efektif.
Ia mencontohkan JPO di depan Mitra Plaza. Keberadaan JPO yang sudah dibangun terkesan tak berfungsi, bahkan tak terawat. “Termasuk tak dipeliharanya zebra cross sehingga sarana ini juga menjadi bahan pembelajaran untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan peduli pada kemanusiaan (pejalan kaki),” kata Apriansyah.
Apriansyah juga meminta mempertimbangan sekali lagi dengan menyiapkan Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED) dan analisa dampak lingkungan (Amdal) sebelum lelang. Hal ini agar tak memicu polemik setiap proyek akan dibangun di ibukota Provinsi Kalsel.
Selain itu, dia meminta perlunya data kajian aspirasi publik dan analisa dampak suatu proyek. Menurut dia, pemko wajib melibatkan masyarakat dalam suatu wacana proyek yang bersentuhan dengan kepentingan publik.
Apalagi keberadaan JPO pasti bersentuhan dengan masyarakat sebagai sarana alternatif penyeberangan orang. “Tidak harus satu-satunya sarana harga mati, apalagi belum didukung FS, DED dan Amdal yang belum dibuka ke ruang publik. Proses pengerjaan proyek yang agak tertutup sering dicurigai ada apa-apanya,” ujarnya.
“Jadi diperlukan adanya keterbukaan dan keterlibatan publik, sebaik apapun tujuan baik dari proyek tersebut,” ucap pria yang merangkap staf khusus Gubernur Kalsel itu.
Adapun Sekretaris Asosiasi Perusahaan Periklanan Seluruh Indonesia (APPSI) Kalsel, Syamsuni, menolak proyek Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang diinisasi Pemko Banjarmasin. Syamsuni menduga proyek ini cuma akal-akalan untuk membabat habis billboard pengusaha advertising lokal.
Ia juga menilai ada upaya Pemko Banjarmasin menyerahkan proyek JPO ke pihak advertising luar. Indikasinya, Syamsuni mengacu singkatnya waktu yang diberikan panitia lelang kepada advertising lokal untuk memberi penawaran konsep JPO tersebut.
“Seharusnya Pemko bisa hadir sebagai pahlawan bagi pengusaha lokal. Tapi kenyataannya kami dari advertising lokal selama ini selalu dijejali dengan berbagai kebijakan yang merugikan kami,” ujarnya. Syamsuni.
Sedangkan pengamat perkotaan H Anang Rosadi Adenansi, kurang sepakat rencana pembangunan JPO karena volume kendaraan belum terlampau padat. “JPO dinilai kurang ramah lingkungan dan kurang mendedukasi masyarakat akan lebih tepat dibangun pelican crossing seperti di Jakarta,’’ katanya.
Anang juga meminta Pemko jangan memaksakan kehendak pembangunan JPO. Karena di beberapa kota besar di Indonesia JPO sudah banyak yang dibongkar, karena terkesan kumuh dan salah fungsi.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
