LIMA SARAN Perbaikan Bawaslu untuk KPU Banjarmasin Terkait Verfak Bakal Calon Perseorangan

LIMA SARAN Perbaikan Bawaslu untuk KPU Banjarmasin Terkait Verfak Bakal Calon Perseorangan

SuarIndonesia – Sebanyak 5 (lima) saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Banjarmasin yang kemudian dilaksanakan perbaikan oleh KPU Banjarmasin pada pelaksanaan verifikasi faktual syarat dukung bakal calon perseorangan.

Menghadapi tahapan pemutakhiran data pemilih dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukung bakal calon perseorangan agar tercipta sinergisitas antar penyelenggara pemilu di kota Banjarmasin.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin mengadakan Rapat Koordinasi Penindakan Pelanggaran dan penanganan pelanggara pemilihan gubernur wakil gubernur serta walikota dan wakil walikota tahun 2020 secara daring via zoom meeting, Kamis (6/8/2020).

Kegiatan yang mengupas tentang etika dan prilaku penyelenggara pemilu serta penyelesaian pelanggaran administrasi dan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu oleh KPU mengundang narasumber kompoten di bidangnya Edi Ariansyah Anggota Provinsi Kalimantan Selatan dan Dr. Mahyuni Tim Pemeriksa Daerah DKPP.

Kegiatan dihadiri KPU Kota Banjarmasin dan Bawaslu Kota Banjarmasin serta penyelenggara adhoc Panwaslucam, Panwaslu Kelurahan Desa, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Banjarmasin.

Tujuannya untuk meningkatkan sinergisitas dan soliditas dalam pelaksanaan fungsi penyelenggara pemilu penting untuk dipahami dan dijalankan oleh masing-masing penyelenggara, di mana KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas.

Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin HM Yasar menyampaikan pengawas pemilu di jajaran bawah harus memahami proses penanganan pelanggaran di tengah pandemi.

Di tengah pandemi ini fungsi-fungsi pengawasan dan fungsi penindakan pelanggaran tetap berjalan seperti biasa. Hanya yang berbeda adalah ditambahnya protokol kesehatan yg juga menjadi salah satu objek pengawasan Bawaslu, ujarnya.

Sementara itu, Edi Ariansyah Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan, rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau Peserta Pemilihan jika tidak ditindaklanjuti, Bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

“Rekomendasi yang Bawaslu sesuai dengan tingkatannya disampaikan dalam bentuk Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan melampirkan Laporan/Temuan dan kajiannya,” pungkasnya.(SU)

 248 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: