KPK: Aturan Jelas soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD

- Penulis

Jumat, 2 Januari 2026 - 22:47 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Budi Prasetyo, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Dok ANTARA)

Budi Prasetyo, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Dok ANTARA)

SuarIndonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada dipilih DPRD harus disertai regulasi yang jelas.

“Mekanisme pemilihan apa pun harus disertai dengan regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta sistem pengawasan efektif agar tidak menciptakan bentuk baru dari politik transaksional,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Regulasi tersebut, kata Budi, menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan hingga pengawasan ketat dalam pelaksanaannya.

“Dalam konteks wacana pemilihan kepala daerah, KPK menegaskan pentingnya penguatan tata kelola, transparansi, dan pengawasan yang ketat,” katanya.

Selain itu, KPK juga mendorong agar setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan orientasi kepentingan publik dalam prinsip pencegahan korupsi.

“KPK mendorong agar setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada kepentingan publik, integritas demokrasi, dan upaya berkelanjutan dalam pencegahan korupsi,” tutur Budi Prasetyo dilansir dari AntaraNews.

Budi juga mengatakan bahwa upaya dukungan KPK mendorong pencegahan korupsi dapat dilihat dari program politik cerdas berintegritas (PCB).

Baca Juga :   KEPALA BGN Tingkatkan Status Keracunan MBG jadi Kejadian Fatal

“Sebagaimana dalam program PCB, KPK terus mendorong penerapan prinsip-prinsip antikorupsi dalam tata kelola pendanaan partai, termasuk kaderisasinya,” ujarnya.

Selain itu, Budi menambahkan bahwa wacana pengembalian pemilihan kepala daerah dipilih DPRD merupakan dinamika ketatanegaraan dalam sistem demokrasi sehingga penguatan integritas serta akuntabilitas penyelenggara negara menjadi harus menjadi perhatian utama dalam wacana tersebut.

“Wacana rencana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari dinamika ketatanegaraan dalam sistem demokrasi,” ujar Budi.

Namun demikian, tambah dia, KPK menekankan bahwa salah satu prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap desain sistem politik adalah pencegahan korupsi, penguatan integritas, serta akuntabilitas penyelenggara negara. (*/ut)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

GIBRAN Dikabarkan Mundur dari Wapres!
OMBUDSMAN: Jaminan Produk Halal Hak Publik yang Dilindungi Negara
KAPOLRI: Program Poliran untuk Perluas Akses Lapangan Kerja
TIDAK ADA LAGI Peluang Gibran di PTUN
SEMUA FRAKSI PARPOL DPR Ajukan HMP Pemakzulan Gibran
EMPAT PELAKU Pencuri Mobil dan Motor Diproses, Hasil Sitaan Dikembalikan Polresta Banjarmasin pada Pemilik
KASUS Dugaan Penyadapan Ilegal: Polri Pecat AS
KAPOLRI SUYUDI Komitmen Berantas Narkoba

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 21:51

GIBRAN Dikabarkan Mundur dari Wapres!

Rabu, 11 November 2026 - 19:48

KAPOLRI: Program Poliran untuk Perluas Akses Lapangan Kerja

Rabu, 11 November 2026 - 19:38

TIDAK ADA LAGI Peluang Gibran di PTUN

Rabu, 11 November 2026 - 19:25

SEMUA FRAKSI PARPOL DPR Ajukan HMP Pemakzulan Gibran

Selasa, 10 November 2026 - 22:09

KASUS Dugaan Penyadapan Ilegal: Polri Pecat AS

Selasa, 10 November 2026 - 21:36

KAPOLRI SUYUDI Komitmen Berantas Narkoba

Selasa, 10 November 2026 - 21:26

19 TOKOH Dianugerahkan Gelar Pahlawan Nasional

Selasa, 10 November 2026 - 18:19

BERHEMBUS Wapres Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo

Berita Terbaru

Headline

POHOH TUMBANG Timpa Siswa SMA di Banjarmasin

Rabu, 11 Nov 2026 - 22:22

Kejadian gegerkan warga Jalan warga Antasan Raden, Teluk Tiram Banjarmasin Barat, Kalsel Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 17.30 WITA. (SuarIndonesia/DO)

Headline

DIPUTUS PACAR, Seorang Buruh Nakat Gantung Diri

Rabu, 11 Nov 2026 - 22:14

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatannya. (Foto: ANTARA/Indrianto Eko S)

Headline

GIBRAN Dikabarkan Mundur dari Wapres!

Rabu, 11 Nov 2026 - 21:51