SuarIndonesia – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan desak Pemerintah Provinsi untuk menyusun pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penambahan penyertaan modal untuk Bank Kalsel.
Pasalnya, hingga sampai saat ini usulan raperda tentang penambahan penyertaan modal untuk Bank Kalsel belum juga diserahkan ke dewan. Padahal penyertaan modal yang harus dipenuhi oleh Bank Kalsel sebesar Rp3 triliun.
Apabila sampai tenggang waktu 31 Desember 2024 tidak terpenuhi akan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Ketua Komisi II DPRD Kalsel Kalsel, Imam Suprastowo menjelaskan penyertaan modal yang harus dipenuhi oleh Bank Kalsel sebesar Rp3 triliun. Apabila sampai tenggang waktu 31 Desember 2024 tidak terpenuhi akan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
“Waktunya ini mepet, targetnya harus menambah Rp1,2 triliun dari target Rp3 triliun hingga tahun 2024, sementara saat ini hanya ada Rp1,8 triliun,” ujar Imam di Banjarmasin, Selasa (28/9/2021).
Ia mengatakan penambahan penyertaan modal untuk Bank Kalsel juga diperkirakan akan menemui kendala. Pasalnya pada 3 tahun ke depan bakal ada anggaran untuk pemilihan umum serentak.
“Kalau tidak segera melakukan pendekatan terhadap pemerintah Kabupaten/ Kota, takutnya tidak ada bayangan terpenuhi,” tandasnya.
Ia menegaskan Komisi II DPRD Kalsel selalu mendorong Bank Kalsel untuk cepat bergerak, pihaknya khawatir apabila tidak terpenuhi Bank Kalsel akan menjadi BPR sesuai ketentuan OJK. ”Jangan sampai menjadi BPR sesuai dengan ketentuan OJK,” jelasnya.
Lanjut, pihaknya mengimbau kepada Bank Kalsel untuk dapat belajar dari Bank Kalteng yang mana sudah menjalankan terlebih dahulu. Selain itu, dirinya juga mengapresiasi ketercapaian Bank Kalsel yang terus memberikan peningkatan.(ADV)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
