Plt. Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel, Hj. Fathimatuzzahra
SuarIndonesia– Kewajiban reklamasi pasca tambang di dalam kawasan baru 557 hektare yang dinyatakan memenuhi syarat.
Berdasarkan data Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel, diperoleh Rabu (19/1/2022), seluas 1.216 hektare kawasan hutan wajib direklamasi penerima izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).
“Jika areal tambang tidak digunakan lagi mereka harus reklamasi, revegetasi, dan penataan lahan, kalau sudah selesai mereka minta kami yang menilai,” jelas Plt. Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel, Hj. Fathimatuzzahra.
Menurut wanita yang akrab disapa Aya, ini pihaknya berperan sebagai ketua tim penilaian terkait reklamasi tambang.
“Ketua timnya kami dari Dishut bersama BPDASHL Barito, perguruan tinggi, dan ESDM berdasarkan Permenhut No p.60 tahun 2009,” katanya.
Terdapat dua kewajiban yang akan dinulai, yaitu tanaman Rehab DAS di luar areal tambang dan reklamasi di dalam areal pertambangan.
Menurutnya, catatan pelaporan dan lain sebagainya terkait reklamasi tambang di Kalsel semuanya ditangani oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Sesuai Permen no P.26 tahun 2021, saat mereka ingin mengembalikan lahan tersebut maka minta dinilai oleh kita dan laporan itu kita kembalikan ke KLHK.
Kita berharap semua bisa bergerak melaksanakan kewajiban untuk memulihkan tutupan lahan, karena bisa berimbas pada IKLH (indeks kualitas lingkungan hidup) di Kalsel,” ujarnya.
Terakhir dia menyebut Kalsel punya Program Revolusi Hijau yang digagas Gubernur Kalsel sejak 3 februari 2017 lalu serta dilegalkan dengan Perda Pemprov Kalsel.
“Semua punya kewajiban untuk melakukan penanaman dan memelihara pohon, baik pemegang izin konsesi, perusahaan swasta, ASN, pegiat lingkungan, hingga masyarakat. Semua harus menjaga itu,” pungkasnya.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
