KEMENTERIAN UMKM: Kembangkan Wisata Gastronomi Berbasis UMKM

- Penulis

Jumat, 17 Oktober 2025 - 20:31 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Rektor Institut Pariwisata Trisakti Fetty Asmaniati (kanan) diwawancarai wartawan di sela Konferensi Internasional terkait pariwisata, gastronomi, dan tujuan wisata (TGDIC) 2025 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (17/10/2025). (ANTARA/Dewa Ketut SW)

Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Rektor Institut Pariwisata Trisakti Fetty Asmaniati (kanan) diwawancarai wartawan di sela Konferensi Internasional terkait pariwisata, gastronomi, dan tujuan wisata (TGDIC) 2025 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (17/10/2025). (ANTARA/Dewa Ketut SW)

SuarIndonesia — Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengembangkan wisata gastronomi berbasis UMKM hingga di level perdesaan untuk menggenjot potensi ekonomi dan memperluas pasar baik dalam dan luar negeri.

“Kami akan fokus untuk membangun dan membuat pertumbuhan desa wisata,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di sela membuka Konferensi Internasional terkait pariwisata, gastronomi, dan tujuan wisata (TGDIC) 2025 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (17/10/2025).

Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 6.156 desa wisata yang berpotensi besar mengembangkan potensi wisata gastronomi, melalui desa percontohan atau skala prioritas.

Dilansir dari AntaraNews, menurut Maman, gastronomi yang berkaitan erat dengan kuliner itu menjadi salah satu pemantik utama sektor pariwisata, ketika wisatawan melakukan perjalanan.

Apalagi, lanjut dia, sektor kuliner berkontribusi sekitar 41 persen dari total produk domestik bruto (PDB) ekonomi kreatif nasional.

Sedangkan baik kuliner dan pariwisata digerakkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Agar wisata gastronomi mendongkrak ekonomi daerah dan menarik wisatawan, kata dia, maka bahan pangan yang digunakan harus berasal dari petani dan nelayan lokal, kuliner yang higienis dan kreatif, kuliner memiliki cerita dan nilai budaya, hingga pemasaran memanfaatkan kanal digital.

Untuk memperkuat pelaku UMKM, pihaknya memberikan pelatihan standar higienitas, kemasan, sertifikasi industri rumah tangga dan halal.

Kemudian, pendampingan manajemen usaha, pemasaran digital, hingga program inkubasi bisnis gastronomi di sentra kuliner unggulan daerah.

Baca Juga :   DIBAHAS DPRD Balangan Perubahan APBD 2026

Selain itu, faktor permodalan juga diarahkan melalui kredit usaha rakyat (KUR) salah satunya kepada sektor pariwisata.

Kementerian UMKM mencatat pada 2025, pemerintah telah mengalokasikan plafon KUR sebesar Rp300 triliun.

Hingga 6 Oktober 2025, realisasi penyaluran telah mencapai Rp206,2 triliun yang disalurkan kepada 3,5 juta debitur dan alokasi KUR untuk sektor produksi melampaui target 60 persen, dengan total penyaluran mencapai Rp124,7 triliun.

Di sela konferensi yang diadakan Institut Pariwisata Trisakti itu, Menteri UMKM mengajak semua pihak bersinergi termasuk dari institusi pendidikan.

Menjawab tantangan itu, Rektor Institut Pariwisata Trisakti Fetty Asmaniati mendukung pemerintah salah satunya melalui percepatan pengembangan desa wisata.

Caranya, kata dia, dengan memberikan pendampingan misalnya edukasi hingga penciptaan inovasi kepada pelaku UMKM yang hingga saat ini telah membina 15 desa wisata di wilayah Jawa dan Sumatera.

“Kami dari dunia pendidikan ingin mengangkat pariwisata, gastronomi dan destinasi wisata sehingga harapannya bisa menggaungkan destinasi tanah air,” ucapnya lagi. (*/ut)

 

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

PEREMPUAN ADAT Masih Didiskriminasi dan Diabaikan
KASUS KORUPSI MBG: Enam Tersangka Dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jakpus
BARESKRIM Dalami Unsur Pidana Karhutla dari Sanksi Administratif
8 OKTOBER, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Rampung
2027 GAJI PPPK Pemda Resmi Ditanggung Pemerintah Pusat
KEMENHAJ: 50 Persen Biro Umrah Berstatus tidak Aktif
RUU APBN 2027 Disahkan jadi Undang-Undang
SEORANG WARGA KALSEL Laporkan Dugaan Ancaman Oknum Polisi, Diapresiasi Respons Divisi Propam Polri

Berita Terkait

Selasa, 29 September 2026 - 22:09

PEREMPUAN ADAT Masih Didiskriminasi dan Diabaikan

Selasa, 29 September 2026 - 21:51

KASUS KORUPSI MBG: Enam Tersangka Dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jakpus

Selasa, 29 September 2026 - 21:45

BARESKRIM Dalami Unsur Pidana Karhutla dari Sanksi Administratif

Selasa, 29 September 2026 - 21:30

2027 GAJI PPPK Pemda Resmi Ditanggung Pemerintah Pusat

Selasa, 29 September 2026 - 21:26

KEMENHAJ: 50 Persen Biro Umrah Berstatus tidak Aktif

Selasa, 29 September 2026 - 21:10

RUU APBN 2027 Disahkan jadi Undang-Undang

Selasa, 29 September 2026 - 14:52

SEORANG WARGA KALSEL Laporkan Dugaan Ancaman Oknum Polisi, Diapresiasi Respons Divisi Propam Polri

Senin, 28 September 2026 - 21:06

KASUS NIKEL: Kejagung Tahan Tersangka Kelima

Berita Terbaru

Ketua Umum Perempuan Aman Devi Anggraini (kiri), Dewan Pakar Perempuan Aman Arimbi Heroepoetri (kedua kiri), Dewan Nasional Perempuan Aman dari Kalimantan Isnah Ayunda (ketiga kiri), dan Pengurus Harian Komunitas Perempuan Aman Sawesuma Novilla Maria Aru (kedua kanan) dalam media gathering Temunas IV Perempuan Aman, di Jakarta, Selasa (29/9/2026). (Foto: Antara/Anita Permata D)

Nasional

PEREMPUAN ADAT Masih Didiskriminasi dan Diabaikan

Selasa, 29 Sep 2026 - 22:09

Irjen Pol Iwan Kurniawan, Kapolda Kalteng. (Foto: HO-Polda Kalteng)

Kalteng

PENEGAKAN HUKUM 130 Laporan Karhutla Kalteng

Selasa, 29 Sep 2026 - 22:01

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca