SuarIndonesia – Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin “gagal” menjerat tersangka di perkara HKN (Hari Kesehatan Nasional) ke 57, dan ini alasannya.
Itu menyusul penghentikan proses penyidikan pada dugaan tindakan korupsi atau pungli di perayaan HKN ke 57 Banjarmasin.
Proses penghentian setelah melalui beberapa tahap seperti dihadirkan tiga ahli dari perguruan tinggi dibidang pidana, ahli di bidang tata keuangan negara dan ahli bidang hukum adminstrasi negara, terakhir melalui ekspos di Kejaksaan Tinggi Kalsel diawal Agustus 2022.
“ Penghentiaan ini karena tidak ada unsur pidananya, kecuali adanya pelanggaran administrasi yang dapat diselesaikan melakukan Inspektorat Kota Banjarmasin,’’ kata Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin melalui Kepala Seksi Intel, Dimas Purnama didampingi Kasi Tindak Pidana Khusus, Arri Wokas, kepada awak media, Kamis (18/8/2022).
Lebih lanjut dikatakan Dimas yang menjadi juru bicara Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut, penghentian ini sesuai dengan pasal 109 UU N0.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
Begitu juga dari hasil penyelidikan penyidik juga tidak ditemukan unsur pidana dengan mendapatkan keterangan dari beberapa orang saksi yang dimintai keterangannya.
Dalam hal ini ujar Dimas, tidak ditemukan delik unsur pidana dalam pasal 11 dan 12 UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yakni tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum pidana secara materiil walaupun ditemukan melawan hukum administrasi. (HD)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
