SuarIndonesia – Kepala Urusan Keuangan (Kaurkeu) Desa Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Muhammad Rizka, dituntut selama 2 tahun dan tiga bulan.
Selain itu JPU Setyo Wahyu dari Kejaksaaan Negeri Kabupaten Banjar kepada terdakwa pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang dipimpin hakim I Gede Yuliartha, mendenda terdakwa Rp 50 juta subsidair selama tiga bulan serta membayar uang penggganti sebesar Rp 319 juta lebih bila tidak dapat membayar maka kurungannya selama 15 bulan.
JPU berkeyakinan kalau terdakwa melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP, seperti pada dakwaan subsidairnya.
Terdakwa menurut JPU dalam dakwaan selaku Kepala Urusan Keuangan di desa tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan desa tersebut sebesar Rp319 juta lebih yang merupakan kerugian negara.
Menurut JPU Setyo Wahyu, terdakwa selama dua tahun anggaran yakni tahun 2019 sampai 2020, tidak dapat mempertanggungjawaban keuangan desa yang dikelolanya.
Modusnya Setyo terdakwa mencairkan keuangan desa tersebut untuk keperluan operasional desa.
Tetapi selama dua tahun tersebut barang yang dibeli ternyata tidak ada sementara uangnya dicairkan oleh terdakwa.
Berdasarkan perhitungan yang di keluarkan oleh Inspektorat Banjar terdapat keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa yang merupakan unsur kerugian negara Rp 319 juta lebih. (HD)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
