KALTENG Jalankan Program Sekolah Gratis Berbasis Kartu Huma Betang Sejahtera

SuarIndonesia — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan pengimplementasian program sekolah gratis dilaksanakan dengan berbasis Kartu Huma Betang Sejahtera.

“Pada Kartu Huma Betang ini, Dinas Pendidikan mengampu dua program strategis, yakni sekolah gratis dan kuliah gratis,” kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng Reza Prabowo di Palangka Raya, Senin (9/2/2026).

Reza menekankan sekolah dan kuliah gratis menjadi pilar utama dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

Dia menjelaskan dalam perjalanannya program sekolah gratis terjadi penyesuaian kebijakan. Jika sebelumnya dirancang 100 persen gratis, kini difokuskan bagi peserta didik dari kalangan tidak mampu dan pedalaman.

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan serta kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan signifikan.

‎“Dari sebelumnya anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp2,3 triliun, sekarang menjadi sekitar Rp1,3 triliun. Artinya, kita kekurangan hampir Rp1 triliun. Dengan kondisi ini, mau tidak mau kita harus menyesuaikan skala prioritas,” paparnya.

Reza mengatakan dari pendataan terakhir, terdapat sekitar 37 ribu peserta didik tidak mampu yang menjadi sasaran program sekolah gratis, termasuk penerima bantuan seragam sekolah.

Dari jumlah tersebut, sekitar 17 ribu siswa padan (sebanding, setara atau cocok) dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Kementerian Sosial. Meski demikian, sesuai arahan gubernur, seluruh peserta didik yang telah terdata tetap mendapatkan bantuan.

Sebagai hasil evaluasi, pemerintah provinsi menerapkan skema baru melalui pembukaan rekening bagi peserta didik. Rekening tersebut dibuka melalui Bank Kalteng, dengan tujuan agar bantuan benar-benar dirasakan langsung oleh siswa.

‎“Tahun 2026 kita alokasikan anggaran sekitar Rp53 miliar untuk program sekolah gratis. Jika dibagi ke 37 ribu siswa, setiap anak menerima sekitar Rp1,3 juta sampai Rp1,5 juta,” kata Reza mengutip AntaraNews, Senin (9/2/2026).

‎Pihaknya sedang merumuskan mekanisme terbaik bersama aparat penegak hukum dan perbankan agar kebijakan ini tidak membebani kepala sekolah di kemudian hari. (*/ut)