Suarindonesia – Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, H Ade Adyaksa SH, MH dan Kepala Perwakilan Ombudsman R.I Kalsel, Noorhalis Majid, Kamis (10/01) pagi, menjadi saksi dan mendatangani komitmen bersama Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalsek.
Kegiatan penandatangan Zona Integritas bersama dilakukan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalsel, Ferdinand Siagian beserta 19 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyakatan dan Imigrasi Se-Kalsel dan Para Pimpinan Tinggi Pratama bertempat, di halaman Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel Kamis (10/1).
Mereka menandatangani fakta integritas yang berisi tujuh pernyataan yaitu, Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
Selain itu, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
Dicontohkan, dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan dan sesama pegawai dil lingkungan kerja secara konsisten.
Ia juga menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM. “Serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya, bila saya melangggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya,” demikian mereka ucapkan.
Dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly yang dibacakan Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Ferdinand Siagia menyampaikan, ” Sebagai ASN Kementerian Hukum dan HAM yang PASTI “Always The Best”, kita dukung siapa pun yang nantinya menjadi Presiden Republik Indonesia, tetap netral, dan selalu menjadi penyejuk di tengah kondisi politik yang semakin memanas.”
Seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap fokus melaksanakan prioritas nasional, prioritas bidang, dan prioritas kementerian yang telah disepakati dan disetujui, yang menjadi tanggung jawab masing-masing program pada unit eselon I masing- masing. “Saya harap acara ini bukan hanya bersifat seremonial saja, tetapi benar- benar dimaknai sebagai persiapan kita bekerja di tahun 2019,” katanya.
Jadikan momentum ini sebagai pondasi dasar bagi keberhasilan kita ditahun 2019. Target kinerja yang telah disusun dan disepakati sebagai salah satu instrumen kerja kita untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Deklarasi janji kinerja yang sudah kita ucapkan tadi adalah bentuk komitmen dalam melaksanakan target- target yang telah disepakati.
“Demikian juga dengan pencanangan zona integritas dan penandatanganan pakta integritas adalah bagian dari ikhtiar kita mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM terus berintegritas dan bersih dari korupsi,’’ katanya.
Dlam Apel Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019 juga diserahkan secara simbolis Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2017 menjadi PNS penuh. Selain itu juga diserahkan pakaian seragam dinas.
Sementara itu dalam menutup sambutan Menteri Hukum dan HAM Apel Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019 disampaikan, “Selamat bekerja, buatlah sesuatu yang membanggakan di tahun 2019, tinggalkan “legacy” yang baik dan mempunyai manfaat bagi Kementerian Hukum dan HAM.”(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
