SuarIndonesia — Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), buka suara setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di lingkup kementeriannya oleh Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (11/10/2023) malam.
Dalam pernyataan perdananya usai ditetapkan sebagai tersangka, SYL mengatakan akan segera kembali ke Jakarta untuk menghadapi proses hukum. Saat penetapan status tersangka, SYL memang tengah berada di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit.
“Saya segera kembali ke Jakarta dan akan menjalani kewajiban hukum datang ke KPK,” ujar SYL melalui keterangan tertulis yang dibagikan oleh pengacaranya Febri Diansyah, Rabu (11/10/2023) malam.
SYL mengaku menghargai kewenangan KPK yang telah mengumumkan secara resmi status hukum dirinya. Ia berkomitmen tetap kooperatif menghadapi proses hukum.
“Setelah tadi saya bertemu dan mencium tangan Ibunda, saya sungguh merasa menjadi lebih yakin akan bisa melewati semua ini dengan sebaik-baiknya,” kata SYL, seperti dikutip laman CNNIndonesia.
Politikus Partai NasDem itu turut menyampaikan rasa terima kasih atas doa dan dukungan yang dilayangkan untuk kesembuhan Ibunda sekaligus bagi dirinya guna menghadapi proses hukum ini. SYL berharap diberikan ruang yang cukup untuk melakukan pembelaan dalam proses hukum ini.
Selain SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka.
Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Rabu (11/10/2023). Ia ditahan selama 20 hari pertama hingga Senin, (30/10/2023).
Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini.
“Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (11/10/2023) malam.
SYL dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*/UT)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
