SuarIndonesia – Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Kalsel datangi DPRD Kalsel, audiensi mengenai permasalahan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Rabu (18/1/2023).
Ketua FSPSI Provinsi Kalsel, Sumarlan mengungkapkan alasan mengapa pihaknya menolak Perpu tersebut.
Menurutnya, dalam Perpu tersebut tidak mengandung adanya kepastian kerja (Job Security), perlindungan pendapatan (Income Security) dan Jaminan Sosial (Social Security) yang tersirat maupun tersurat di dalamnya.
“Kami mohon tindak lanjut aspirasi ini kepada Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel. Untuk menolak Perpu tersebut dan lebih baik dikembalikan kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi, S.P. selaku pemimpin rapat ini mejelaskan pihak FSPSI mendesak pernyataan sikap DPRD atas Perpu yang dimaksud, untuk ikut menerima atau menolak Perpu tersebut.
“Kami sudah pahami aspirasi yang sudah disampaikan, dan sudah disepakati bersama bahwa batas kewenangan DPRD Provinsi tidak ada kewenangan untuk menerima atau menolak.
Sebab, keputusan DPRD juga belum ada dan Perpu ini belum diundangkan,” ujar Firman Yusi, usai pertemuan.
Diakui Firman Yusi, selaku wakil rakyat, akan meyampaikan aspirasi tersebut secara persuasif maunpun secara formal.
Melalui mekanisme Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel kepada kolega-koleganya di DPR RI sebagai aspirasi dari masyarakat Kalsel terhadap lahirnya Perpu tersebut. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
