SuarIndonesia — Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Jumat (23/1/2026) membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggelar pemilu sela pada 8 Februari, guna mendapatkan mandat publik bagi agenda kebijakan ekonomi dan keamanan pemerintahannya.
Kabinet Takaichi pada Jumat (23/1/2026) pagi menyetujui pembubaran majelis rendah beranggotakan 465 kursi tersebut, menyusul pembentukan koalisi baru antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang.
Pembubaran ini merupakan yang pertama dilakukan pada awal masa sidang reguler dalam hampir 60 tahun. Masa jabatan anggota parlemen sejatinya baru akan berakhir pada 2028.
Dikutip AntaraNews dari Kyodo, Takaichi menyatakan keputusan itu diambil karena pemerintahannya, yang mulai menjabat pada Oktober 2025, belum memperoleh mandat langsung dari publik, termasuk bagi koalisi baru yang dibentuk pada bulan yang sama.
Pembubaran majelis rendah secara otomatis memulai masa kampanye singkat. Pemerintah dan oposisi diperkirakan akan menyoroti isu penghapusan atau penangguhan pajak konsumsi atas bahan pangan untuk meringankan beban rumah tangga akibat inflasi.
Pemilu ini juga akan diikuti kandidat dari blok oposisi baru, Aliansi Reformasi Sentris, yang dibentuk oleh Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Partai Komeito, mantan mitra koalisi LDP selama 26 tahun.
Isu pendanaan negara diperkirakan menjadi perdebatan utama, seiring usulan penghapusan penuh pajak konsumsi atas makanan oleh oposisi dan wacana penangguhan oleh kubu pemerintah, di tengah tekanan inflasi yang berkelanjutan.
Selain itu, isu politik dan pendanaan partai, menyusul skandal dana gelap yang menimpa LDP dalam beberapa tahun terakhir, serta persoalan terkait warga asing dan pariwisata, juga diperkirakan menjadi bagian dari kampanye.
Meski tingkat dukungan terhadap Kabinet Takaichi relatif tinggi, koalisi berkuasa hanya memiliki mayoritas tipis di majelis rendah dan masih menjadi minoritas di Dewan Penasihat, sehingga bergantung pada dukungan partai lain untuk meloloskan undang-undang.
Penetapan tanggal pemilu hanya 16 hari setelah pembubaran majelis, yang merupakan jeda terpendek di era pascaperang, menuai kritik karena dinilai membatasi waktu pemilih untuk menilai program kebijakan.
Partai-partai oposisi juga mengkritik keputusan menggelar pemilu sebelum parlemen mengesahkan anggaran awal tahun fiskal 2026 yang dimulai pada April, dan menuding pemerintah mengutamakan pertimbangan politik.
Pemilihan majelis rendah sebelumnya digelar pada Oktober 2024. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
