SuarIndonesia – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kalsel, Muhammadun, dikabarkan dipanggil dan diminta klarifikasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), terkait laporan praktisi hukum tata negara ULM, Hadin Muhjad.
Hadin selaku anggota dewan kependidikan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah.
Madun sendiri belakangan sudah membantah pengangkatan tersebut cacat hukum. Ia menyebut semua sudah sesuai dengan ketentuan.
“Saya bingung kenapa yang bersangkutan sekarang banyak bersuara.
Ketika kepala dinas terdahulu (Yusuf Effendi, red) menjabat tidak bersuara kok sekarang rajin sekali mengklarifikasi disdikbud,” ujar Madun, menuding Hadin.
Di sisi lain, penilaian Hadin Muhjad, berdasar kewenangan Dewan Pendidikan berdasarkan Pasal 192 ayat (2) PP 17/2010 adalah memberikan pertimbangan, arahan dan pengawasan terkait kebijakan itu.
Dari analisa Hadin, berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku pengangkatan kepala SMAN, SMKN dan SLBN yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan adalah cacat hukum.
Hadin melaporkan hal itu ke KASN. Laporan Hadin membuahkan hasil dan dia telah dipanggil KASN, Selasa (12/7/2022) di salah satu hotel di Banjarbaru.
“Betul saya dipanggil dan diperiksa, begitu juga Kadisdikbud Kalsel Muhammadun serta Panitia Seleksi (Pansel). Saya diperiksa terkait laporan dan pendalaman dan bukti yang saya lampirkan,” katanya.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
