SuarIndonesia– Lapiran keuangan tahun 2021 ditargetkan kembali mendapatkan catatan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Jika berhasil, maka 9 kali berturut-turut sejak 2013 Pemprov Kalsel selalu meraih opini WTP.
Menurut Inspektur Daerah Provinsi Kalsel, Akhmad Fidayeen, pencegahan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) menjadi kinerja utama agar Kalsel bisa meraih penghargaan opini WTP untuk ke-9 kalinya di tahun ini.
“Mudah-mudahan hasil temuan material, dan eksternal di tahun ini dapat berada di bawah 20 persen, sehingga WTP dapat diraih kembali,” kata Fidayeen, Jumat (18/2/2022).
Guna mengurangi resiko KKN, Fidayeen mengatakan pihaknya terbuka terhadap laoran masyarakat dan berusaha menindaklanjutinya. SKPD Pemprov Kalsel juga didorong untuk bekerja semaksimal mungkin sebagai pengawasan untuk mengawal pembangunan.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya selalu bekerja sama dengan tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP) dalam pencegahan KKN.
“Jadi, monitoring itu sudah terjadwalkan dan saat ini kami lakukan review Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk mencegah terjadinya tindak korupsi,” beber Dayen.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
