SuarIndonesia – Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Dr Safrizal ZA, mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel, Rudy M. Harahap di Mahligai Pancasila, Jalan Suprapto Kota Banjarmasin.
Rudy yang sebelumnya menjabat Kepala Pusat Informasi Pengawasan di BPKP Pusat, menggantikan Drs Herman Hermawan yang memasuki masa pensiun pada Maret 2021 lalu.
Hadir, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Dadang Kurnia, Forkopimda tingkat Provinsi Kalsel, Pj Sekdapov, Inspektur di wilayah Kalsel serta Kepala Kantor Instansi Vertikal, Pimpinan BUMD, Kepala Badan/Dinas di lingkungan Pemprov.
Diungkapkan oleh Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, peran BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah mampu membawa prestasi bagi daerah Kalsel.
“Kalimantan Selatan menjadi salah satu daerah yang baik dari segi pelaporan keuangan, baik di tingkat Pemerintah Provinsi, maupun Kabupaten/Kota” ucap Safrizal dalam sambutannya.
Prestasi tersebut merupakan indikasi bahwa Provinsi Kalimantan Selatan terus berbenah serta berusaha untuk lebih baik dalam mengelola keuangan daerah dan melaksanakan program-program pembangunan.
Keberhasilan ini juga merupakan peran pengawasan yang dilaksanakan oleh BPKP selama ini.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD, Dadang Kurnia menyatakan pembangunan yang berkelanjutan merupakan tugas yang harus diselenggarakan di seluruh penjuru negeri, terutama dalam situasi Pandemi Covid-19 ini.
“Presiden Joko Widodo telah meminta semua instansi pemerintah memastikan bahwa program-program pembangunan tidak hanya selesai dikerjakan (sent), tapi harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (delivered).
Karena itulah, dijelaskannya, BPKP selalu hadir dan bermanfaat,” ujarnya saat menyampaikan sambutan.
Dadang juga menekankan, Pemerintah saat ini tidak hanya peduli pada aspek pencapaian hasil (program delivery), tetapi aspek akuntabilitas, baik akuntabilitas kepatuhan maupun akuntabilitas kinerja.
Ditegaskannya, Presiden sering menekankan pentingnya menggunakan ‘pengendalian rem’ dan ‘pengendalian gas’ secara seimbang, terutama dalam situasi Pandemi Covid-19 saat ini.
Dadang juga menyatakan Perwakilan BPKP Kalsel berkontribusi dalam memastikan akuntabilitas dan keberhasilan program-program pembangunan daerah. Isu strategis pengawasan yang teridentifikasi wilayah Kalsel terkait dengan Pengelolaan Lahan Kritis dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
Selain itu, katanya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengawalan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan, BPKP telah menyusun Agenda Prioritas Pengawasan (APP) 2022.
Sementara itu, Pj Gubernur juga tidak lupa menyampaikan soal antisipasi karhutla, kendati saat ini, Kalsel masih nol titik api.(adv/RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
