SuarIndonesia – Wakil Ketua DPRD Kalsel H Muhammad Syaripuddin menanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat untuk Pemerintah Kalsel apakah akan turun tahun ini.
Pasalnya hingga akhir tahun ini, Kementerian Keuangan belum terdengar akan mencairkan DHB tersebut dan Pemprov pun tidak pula memberikan keterangan rinci terkait hal itu.
“Ada dana kita sekitar Rp 395 M di pusat yang harus
di ambil,” ucap Bang Dhin sapaan akrabnya pada rapat Badan anggaran (Banggar) DPRD dan Provinsi Kalsel, Selasa (20/9/2022).
Menurut Bang Dhin dirinya meminta pada Pemprov segera membereskan soal dana bagi hasil tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengakui DBH pusat untuk Provinsi Kalsel tidak dicairkan Kementerian Keuangan tahun ini.
Padahal dana sekitar Rp 395 miliar ini di akumulasi dari tahun 2020 hingga 2022.
Anggaran Rp 395 miliar itu merupakan dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke daerah yang memang belum dicairkan hingga sekarang.“Itu dana pusat yang belum disalurkan,” sebut Roy.
Karena itu, Roy berharap dana pusat itu secepatnya bisa diterima pemerintah provinsi.“Mudah-mudahan tahun depan disalurkan,” harapnya.
Sekda menambahkan, kalau memang itu ada alokasi anggarannya, maka otomatis program-program yang tertunda dan itu prioritas bisa dialokasikan.“Jadi anggaran pusat itu memang belum kita terima,” tegasnya.
Dana pusat tersebut, imbuhnya, dalam bentuk bagi hasil royalty dan sebagainya, itu dari tahun 2020 ada kurang salur sekian ratus miliar,
Kemudian berlanjut di tahun 2021 dan 2022 hingga akumulasi totalnya sekitar Rp 395 miliar.
Lanjutnya, untuk pencairan dana itu tergantung royalty yang masuk dan pencocokan data yang sebelumnya di verifikasi.
“Kalau tahun depan ditransfer berarti masuknya di tahun 2023,” harapnya (HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
