BPJS Ketenagakerjaan Minta Perlindungan Masalah Hukum di Kejati Kalsel

SuarIndonesia – BPJS Ketenagakerjaan minta perlindungan masalah Hukum di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel)

Khususnya tentang  penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan pada Senin ( 27/5/2022)  di Aula Anjung Papadaan Kejati
penandatanganan kesepakatan bersama.

Kasi Penerangan Hukum, Romadu Novelino  SH. MH, membenarkan adanya kegiatan tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Kalimantan diketahui salah satu badan
penyelenggara jaminan sosial di Indonesia yang mengemban misi negara.

Untuk memenuhi hak konstitusional setiap pekerjaan atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi peserta.

Pasal 6 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menentukan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan
kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Selanjutnya Pasal 11 huruf C, huruf F, dan huruf G UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan kewenangan BPJS untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;

Diantara dasar itulah, maka kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan jajaran Kejati untuk kepentingan BPJS memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi para pekerja sebagai perwujudan dari UUD 1945.

Dalam penandatangan kesepakatan bersama ini, adapun yang menjadi ruang lingkup kesepakatan meliputivpemberian bantuan hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati, DR. Mukri, SH, MH smenyampaikan terima kasih untuk bekerjasama dalam penanganan hukum. (ZI)