Anggaran BMKG Minim, Jokowi Dinilai Tak Serius soal Bencana

- Penulis

Senin, 31 Desember 2018 - 18:32

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suarindonesia – Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis menilai Presiden Joko Widodo tidak memberi perhatian serius terhadap mitigasi bencana. Menurutnya, ketidakpedulian Jokowi terlihat dari tidak adanya penambahan anggaran bagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Minimnya anggaran BMKG, kata dia, membuat jumlah peralatan deteksi dini bencana tidak memadai.

“Kalau presiden merasa ini masalah serius semestinya persoalan anggaran khususnya peralatan deteksi dini tidak menjadi masalah seperti sekarang ini,” ujar Fary kepada CNNIndonesia.com, Senin (31/12).

Fary mengklaim Komisi V DPR sudah meminta Kepala BMKG Dwikorita Karnawati untuk meyakinkan Jokowi agar memberi tambahan anggaran bagi BMKG guna menambah alat deteksi dini bencana sejak tiga tahun lalu.

Namun, ia berkata upaya yang dilakukan oleh Dwikora tidak membuahkan hasil. Sebab Jokowi tidak merespons.

“Sejak tiga tahun terakhir Komisi V meminta ke Kepala BMKG untuk meyakinkan ke presiden agar menjadikan persoalan peralatan deteksi dini menjadi sangat prioritas, tapi sayangnya tidak direspons,” ujarnya.

Lebih lanjut, politikus Gerindra ini membeberkan anggaran BMKG tahun 2019 yang dialokasikan pemerintah hanya sebesar Rp1,7 triliun. Angka itu jauh dari anggaran yang diajukan BMKG sebesar Rp2,7 triliun.

Baca Juga :   BERIKUT JURUS Jitu Ala Dibyo untuk Mengoptimalkan PAD di Tanah Bumbu

Ia menilai anggaran yang diterima BMKG tidak memadai untuk keperluan perbaikan dan pengadaan alat deteksi bencana.

Tak hanya itu, ia menilai keberadaan alat deteksi bencana sangat penting mengingat banyak daerah rawan bencana di Indonesia.

“Komisi V itu meminta keseriusan pemerintah untuk menambah anggaran berkaitan dengan audit dan pengadaan deteksi gempa dan tsunami. Tapi anggaran di tahun 2019 itu baik BMKG maupun Basarnas tidak naik,” ujar Fary.(CNNIndonesia/RA)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

PEKAN DEPAN Finalisasi Perpres Ojol Rampung
NANIK S Deyang Diminta jadi Dewan Pengawas BGN
DIUSULKAN Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Talenta
PERPUTARAN Dana Judol Rp40,3 T pada Triwulan I-2026
FESTIVAL Kuliner Banua Berikan Dampak Positif bagi UMKM
KOMJAK Pantau Langsung Penanganan Perkara Febrie
SUDARYONO Dilantik sebagai Kepala BGN Gantikan Nanik
KONTROVERSI Pelibatan Babinsa dalam Mengawasi Kepatuhan Wajib Pajak Dikritik – ‘Bisa Menggerus Kepercayaan’

Berita Terkait

Kamis, 23 Juli 2026 - 22:31

DIUSULKAN Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Talenta

Kamis, 23 Juli 2026 - 22:00

IKA UNAIR Kalsel, “Podcast” Bersama Kajati dalam Rangkaian “Tour Office”

Kamis, 23 Juli 2026 - 14:33

NASIB KRITIKAN Babeh Aldo Berujung Ditahan Penyidik Polda Kalsel

Rabu, 22 Juli 2026 - 20:24

FESTIVAL Kuliner Banua Berikan Dampak Positif bagi UMKM

Rabu, 22 Juli 2026 - 20:17

HELIKOPTER Water Bombing Dioptimalkan Tangani Karhutla

Rabu, 22 Juli 2026 - 20:05

KOMJAK Pantau Langsung Penanganan Perkara Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 - 22:04

TKD BERKURANG, Anggaran Dinas PUPR Kalsel 2027 Anjlok 800 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 - 21:20

PATROLI HUMANIS Perkuat Kedekatan dengan Warga Sungai Miai Dalam

Berita Terbaru

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kanan) memberikan keterangan kepada pers usai rapat koordinasi membahas peraturan presiden (Perpres) terkait ojek daring (ojol) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). (Foto: Antara/Fath Putra M)

Nasional

PEKAN DEPAN Finalisasi Perpres Ojol Rampung

Kamis, 23 Jul 2026 - 23:03

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kanan) menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2026). (Foto: Antara/Fath Putra M)

Nasional

NANIK S Deyang Diminta jadi Dewan Pengawas BGN

Kamis, 23 Jul 2026 - 22:56

Petugas kepolisian mengecek barang bukti yang ditampilkan saat konferensi pers kasus judi online jaringan internasional, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/6/2026). (Foto: Antara/Fauzan/kye)

Bisnis

PERPUTARAN Dana Judol Rp40,3 T pada Triwulan I-2026

Kamis, 23 Jul 2026 - 22:24

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca