YAQUT Cholil Qoumas Resmi Ditahan KPK

- Penulis

Kamis, 12 Maret 2026 - 20:23 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Menteri Agama sekaligus tersangka kasus kuota haji Yaqut Cholil Qoumas memakai rompi oranye dan berjalan menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/3/2026). (Antara/Rio Feisal)

Mantan Menteri Agama sekaligus tersangka kasus kuota haji Yaqut Cholil Qoumas memakai rompi oranye dan berjalan menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/3/2026). (Antara/Rio Feisal)

SuarIndonesia — Mantan Menteri Agama sekaligus tersangka kasus kuota haji Yaqut Cholil Qoumas resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat menuju mobil tahanan, Yaqut mengaku tidak menerima uang dari kasus kuota haji, dan menyatakan hanya mementingkan keselamatan jemaah haji.

“Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya, dan saya lakukan semua kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jemaah. Itu yang bisa saya sampaikan,” ujar Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/3/2026) melansir Antaranews.com.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai menyidik kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.

Mereka yang dicegah adalah Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex selaku staf Yaqut, dan Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

KPK pada 9 Januari 2026, mengumumkan dua dari tiga orang yang dicegah tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Yaqut dan Gus Alex.

Baca Juga :   KEBERANGKATAN UMRAH TERTUNDA, Syakira Tour Tawarkan Reschedule atau Refund kepada Jemaah di Kalsel

Namun, Yaqut mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari 2026 dan terdaftar dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Pada 19 Februari 2026, KPK mengumumkan perpanjangan pencegahan ke luar negeri hanya untuk Yaqut dan Gus Alex. Sementara, Fuad tidak diperpanjang.

Pada 27 Februari 2026, KPK mengumumkan telah menerima audit dari BPK RI mengenai kerugian keuangan negara akibat kasus kuota haji. Kemudian pada 4 Maret 2026, KPK mengumumkan kerugian keuangan negara akibat kasus tersebut mencapai Rp622 miliar.

Pada 11 Maret 2026, majelis hakim PN Jaksel menolak permohonan praperadilan Yaqut. (*/ut)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

BERKAS PERKARA 4 Tersangka KM Virgo Transport 8 Dilimpahkan ke Kejati Kalsel
15 KORBAN Gugur Karhutla Dianugerahi Bintang Jasa
MODUS Eks Oknum Kades di Tanbu Raup 9,06 Miliar dari Perusahaan Berikan Dana Tali Asih
KOPUPSI Dana APDes Sebamban Lama 9,06 Miliar, Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel Tuntaskan Berkas Mantan Kades
MODUS Alihkan Mobil Jaminan Fidusia, Debitur Mizuho Leasing Berujung Diganjar 7 Bulan Penjara
REKRUTMEN Anggota KPU-Bawaslu Perlu Antisipasi Intervensi Politik
PRESIDEN PRABOWO Miliki Waktu 14 Hari Ajukan Dua Cawapres ke MPR
KAPOLRI: SU Jalani Penahanan Rumah

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 21:32

REKRUTMEN Anggota KPU-Bawaslu Perlu Antisipasi Intervensi Politik

Kamis, 12 November 2026 - 21:23

PRESIDEN PRABOWO Miliki Waktu 14 Hari Ajukan Dua Cawapres ke MPR

Kamis, 12 November 2026 - 21:16

KAPOLRI: SU Jalani Penahanan Rumah

Kamis, 12 November 2026 - 21:07

KASUS DUGAAN MAKAR Penyadapan: Polri Periksa Puluhan Saksi

Kamis, 12 November 2026 - 20:24

PRESIDEN PRABOWO Hormati Keputusan Gibran Mundur sebagai Wapres

Kamis, 12 November 2026 - 20:06

2.394 GURU Sekolah Rakyat Baru Dilantik

Rabu, 11 November 2026 - 21:51

GIBRAN Dikabarkan Mundur dari Wapres!

Rabu, 11 November 2026 - 19:52

OMBUDSMAN: Jaminan Produk Halal Hak Publik yang Dilindungi Negara

Berita Terbaru

Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi M Epid dalam diskusi media bertema

Kesehatan

MASYARAKAT Diminta Kurangi Konsumsi Gula secara Bertahap

Jumat, 13 Nov 2026 - 23:49

(Foto: MMC Kobar)

Kalteng

233 LANSIA Diwisuda, 11 Bangun Usaha Sendiri

Jumat, 13 Nov 2026 - 20:55

(Foto: Istimewa)

Kalsel

DIGELAR Aruh Ganal Banua 2026

Jumat, 13 Nov 2026 - 20:38