WALIKOTA Ibnu, Sekdako dan Kepala DPMPTSP Ikut Rakornas Investasi 2020

SuarIndonesia – Presiden RI, Joko Widodo berharap, para kepala daerah se Indonesia agar membantu para investor masuk dan berinvestasi di daerah, dengan cara memberikan kemudahan perizinan.

Menurutnya, dengan masuknya para investor itu, maka secara tidak langsung akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.

‘Saya berpesan kepada kepala daerah agar membantu para investor yang mau masuk. Tidak hanya yang besar, tapi yang kecil juga dilayani. Karena mereka membantu untuk mengurangi pengangguran,” ucapya, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2020, di Ball Room Hotel Rizt Carlton, Jakarta, Kamis (20/02).

Salah satu kepala daerah hadir dalam kegiatan bertajuk Investasi Untuk Indonesia Maju itu adalah Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina. Orangnomor satu di kota berjuluk seribu sungai ini terlihat bersama Sekda Kota Banjarmasin H Hamli Kursani dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin, Muryanta.

Lebihlanjut Joko Widodo dalam arahannya mengatakan, untuk lebih memaksimalkan peran DPMPTSP, ia juga berharap agar para kepala daerah memberikan target kerja kepada dinas tersebut.

Dengan adanya target tersebut, jelasnya, maka semua masalah terkait perizinan dapat diselesaikan tepat waktu. “Jadi kepala daerah harusnya memberikan target kepada DPMPTSP, agar bisa mengeluarkan sekian izin perbulan,” harapnya.

Dan untuk menggenjot kinerja DPMPTSP itu, Joko Widodo meminta kepada menteri keuangan agar bisa menggelontorkan DAK kepada DPMPTSP, yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang dapat menunjang kinerja dan memacu masuknya investasi.

“Kalau bisa tahun ini, kalau tidak bisa tahun depan. Dananya bisa digunakan DPMPTSP untuk kegiatan sosialisasi dan sebagainya,” katanya

Hal lain yang dikatakannya dalam kegiatan yang dihadiri para menteri terkait itu tentang pemaksimalan penggunaan anggaran dari pusat.

Katanya, daerah yang telah menerima uang pembangunan dari Kementerian Keuangan RI, harus segera menggunakannya sesuai dengan peruntukannya, dengan begitu penyerapan anggaran dapat berjalan tepat waktu dan maksimal.(SU)