SuarIndonesia — Dugaan celah penyalahgunaan sistem barcode pembelian BBM subsidi kembali mencuat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengelola SPBU Bhakti di Jalan Pakunegara, Pangkalan Bun, mengaku pernah menemukan satu kendaraan yang diduga menggunakan dua barcode aktif dengan dua nomor polisi berbeda untuk membeli Pertalite.
Pengelola SPBU Bhakti, Jalan Pakunegara, Rudi, menceritakan kejadian tersebut terjadi ketika operator SPBU melayani sebuah mobil berwarna biru yang mengisi Pertalite senilai Rp400 ribu pada pagi hari menggunakan barcode dengan nomor polisi KH 1111 AB (bukan nomor sebenarnya sebagai contoh saja).
Namun, pada siang harinya, mobil yang sama kembali datang untuk mengisi Pertalite. Bedanya, kendaraan tersebut menunjukkan barcode berbeda dengan nomor polisi KH 1111 AG. Saat dipindai, barcode tersebut juga dinyatakan aktif dan transaksi berhasil dilakukan.
“Awalnya operator tidak menyadari. Setelah diingat-ingat, ternyata mobilnya sama seperti yang pagi datang mengisi BBM. Yang berbeda hanya barcode dan huruf terakhir pada nomor polisinya, dari AB menjadi AG. Dua-duanya saat discan sama-sama aktif,” tutur Rudi seperti dilansir detikKalimantan, Rabu (29/7/2026).
Menurutnya, temuan tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan barcode MyPertamina dimanipulasi atau diretas sehingga satu kendaraan dapat menggunakan identitas berbeda untuk memperoleh BBM subsidi lebih dari ketentuan. Rudi mengaku kasus tersebut telah dilaporkan kepada pihak Pertamina agar dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap dugaan penyalahgunaan sistem.
Menanggapi informasi tersebut, Communication & Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Rendy, mengatakan pihaknya mengapresiasi informasi dari masyarakat dan media sebagai bahan pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
“Menarik kalau memang itu bisa dibuktikan. Kalau ada indikasi mengakali sistem seperti itu, tentu menjadi perhatian. Kami juga berterima kasih atas informasi dari teman-teman media karena memang informasi seperti ini yang kami butuhkan untuk membantu pengawasan,” ujarnya , Rabu (29/7/2026) sore.
Ia menambahkan, informasi tersebut telah diteruskan kepada Sales Branch Manager (SBM) untuk segera ditindaklanjuti sehingga pengawasan di SPBU terkait dapat diperketat. Rendy juga menilai dugaan praktik tersebut perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran atau tindak pidana.
“Kalau memang terbukti, silakan juga dilaporkan ke pihak kepolisian. Kami berharap ada tindak lanjut sehingga penyalahgunaan BBM subsidi bisa ditekan,” katanya.
Menurutnya, praktik pengetapan BBM bersubsidi memang masih menjadi persoalan di berbagai daerah. Namun, banyak masyarakat yang belum mengetahui harus melapor ke mana ketika menemukan dugaan penyimpangan di lapangan.
Kasus dugaan penggunaan barcode ganda ini pun menjadi sorotan karena berpotensi merugikan penyaluran BBM subsidi yang seharusnya tepat sasaran. Hingga kini, Pertamina menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut melalui evaluasi dan peningkatan pengawasan di SPBU yang bersangkutan.
Polisi Bidik Pengetap BBM Subsidi
Sementara itu, pihak kepolisian memastikan akan menindak tegas pelaku pengetapan maupun penyalahgunaan BBM subsidi yang diduga menjadi salah satu penyebab antrean kendaraan terus mengular setiap hari.
Polres Kotawaringin Barat bersama pengelola SPBU memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahan bakar bersubsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan oleh oknum pelangsir.
Kasatsamapta Polres Kotawaringin Barat, Iptu Cecep Lang Buana, mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus yang melakukan pemantauan di sejumlah SPBU. Jika ditemukan adanya indikasi pengetapan, pelangsiran, maupun kendaraan yang dimodifikasi untuk membeli BBM subsidi secara berulang, polisi akan langsung melakukan tindakan sesuai aturan hukum.
“Kami akan menindak setiap pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Pengawasan dilakukan bersama pihak SPBU agar distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).
Diduga Ada Pelangsir BBM Pakai Mobil Mewah
Pemkab Kobar mendapat laporan adanya dugaan pelangsir BBM subsidi menggunakan kendaraan mewah. Terungkap ada oknum yang diduga memanfaatkan barcode BBM subsidi untuk melakukan pembelian berulang.
“Tidak hanya menggunakan sepeda motor, sebagian pelangsir bahkan disebut memakai mobil-mobil mewah untuk memperoleh BBM bersubsidi, sehingga mempersempit akses masyarakat yang benar-benar berhak,” kata Bupati Kobar, Nurhidayah dalam rapat koordinasi di kantornya, Rabu (29/7/2026).
Dalam rapat tersebut turut dihadiri perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU, serta TNI dan Polri. Bupati menegaskan persoalan utama bukan semata-mata keterbatasan stok BBM, melainkan lemahnya pengawasan terhadap distribusi di lapangan dan masih adanya penyalahgunaan barcode subsidi.
Nurhidayah pun mengusulkan penambahan SPBU di sejumlah wilayah, termasuk Kotawaringin Lama, untuk mengurangi kepadatan antrean.
“Pemerintah daerah tidak mungkin melakukan pengawasan selama 24 jam penuh. Karena itu, sistem barcode perlu dievaluasi agar benar-benar menjamin penyaluran BBM subsidi tepat sasaran,” ujarnya lagi. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
