SuarIndonesia – Pasca aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan (Kalsel) beberapa hari lalu, Ketua DPRD Kalsel, bersama Wakli dan perwakilan anggota dewan ke MPR/DPR Republik Indonesia (RI) di Jakarta, menyampaikan tujuh tuntutan utama dari aliansi tersebut. Kamis, (4/9/2025).
Diterima Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifkynizami Karsayuda, beserta anggota DPR dan DPD RI dari daerah pemilihan Kalsel 1 dan 2.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kalsel Dr. (HC) H. Supian HK, SH., MH., menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan yang diberikan, lalu langsung menyerahkan tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel yang mencakup isu-isu nasional dan lokal.
Adapun tujuh tuntutan yang disampaikan ada Nasional dan Lokal, yakni :
Efisiensi anggaran yakni menyesuaikan gaji dan tunjangan DPR dengan kondisi fiskal negara dan memastikan transparansi penggunaannya.
Reformasi Polri dengan revisi undang-undang tentang Polri, dengan komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus tindakan represif aparat.
Pengusutan kasus meninggalnya Affan Kurniawan. Pengelolaan sumber daya dengan menyelesaikan masalah pengelolaan pertambangan batu bara dan konflik agraria.
Evaluasi program strategis, mengevaluasi program – program pemerintah dengan anggaran besar, seperti program makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih (KMP), mengingat beban pajak yang tinggi bagi rakyat.
Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.
Selain itu, para wakil rakyat Kalsel juga menyuarakan beberapa aspirasi lokal. Antara lain penolakan terhadap rencana menjadikan Hutan Meratus sebagai taman nasional, percepatan pembangunan jembatan Pulau Laut, peningkatan dana bagi hasil, serta perhatian lebih terhadap tenaga honorer, terutama guru.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifkynizami, menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Kalsel pada 2 September lalu.
Ia menegaskan bahwa semua tuntutan yang disampaikan akan ditindaklanjuti oleh seluruh anggota DPR RI Dapil Kalsel.”Silakan dilihat progresnya,” kata Rifky.
Dirinya juga berjanji akan membuat pengantar kepada pimpinan DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait hal-hal yang menjadi kewenangan pimpinan dan presiden.
Rifky juga menyampaikan permohonan maaf bila kinerja anggota DPR dan DPD asal Kalsel belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
Setelah pertemuan, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, mengungkapkan rasa syukurnya karena telah berhasil menunaikan janji untuk menyampaikan tuntutan aliansi tersebut.
“Alhamdulillah hari ini kami sesuai dengan janji dan diterima oleh Ketua Komisi II dan anggota DPR RI lainnya asal Dapil Kalsel.
Pada intinya aspirasi yang dituntut oleh elemen masyarakat dan mahasiswa sudah kami serahkan semuanya,” pungkasnya.
Perwakilan DPRD Kalsel yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Wakil Ketua H. Alpiya Rachman dan H. Kartoyo, Ketua Bapemperda H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Ketua Badan Kehormatan (BK) H. Rosehan NB, serta Anggota DPRD Kalsel Mustafa Zakir, Lc., didampingi oleh Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Zaini. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
