SuarIndonesia — Media asing asal Inggris, The Economist, menyoroti keadaan darurat demokrasi di Indonesia yang disebut-sebut disebabkan oleh “Raja Jawa”.
Dalam artikel bertajuk “The King of Java inflames an Indonesian ‘democratic emergency'”, The Economist menuliskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuat marah masyarakat Republik Indonesia (RI) karena berusaha memeluk kuat-kuat kekuasaannya.
The Economist menyebut serangkaian peristiwa yang terjadi belakangan ini di Indonesia merupakan “jenis tindakan yang akan dikagumi oleh Soeharto”.
“Itu merupakan jenis tindakan yang akan dikagumi Suharto, seorang pemimpin yang berkuasa di Indonesia dengan tangan besi dari tahun 1967 hingga 1998. Joko Widodo, presiden Indonesia, melakukan pengambilalihan secara paksa partai sang diktator terdahulu, Golkar, pada 21 Agustus ketika para anggotanya memilih Bahlil Lahadalia, orang dekat presiden dan menteri energi Indonesia, sebagai ketuanya,” tulis The Economist yang dikutip CNNIndonesia.
Media Inggris itu mengutip pernyataan Bahlil dalam pidatonya di Munas Golkar pada 21 Agustus lalu yang memperingatkan untuk tidak bermain-main dengan Raja Jawa.
The Economist menekankan ucapan Bahlil yang menyebut siapapun yang bermain-main dengan sang Raja Jawa akan “berakhir buruk.”
Dalam tulisan itu, The Economist menuliskan peristiwa ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hendak mengesahkan revisi UU Pilkada merupakan salah satu bukti pernyataan Bahlil bukan omongan kosong.
Draf revisi UU Pilkada, yang ditolak mentah-mentah oleh nyaris semua elemen masyarakat, dengan jelas menjegal Anies Baswedan untuk bisa mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. The Economist menjuluki Anies sebagai tokoh oposisi terkemuka. Sementara itu, DPR RI disebut badan legislatif yang sebagian besar diisi oleh koalisi Jokowi.
“Draf revisi itu juga akan menurunkan batas usia minimum untuk mencalonkan diri dalam Pilkada, sebuah perubahan yang mungkin hanya akan menguntungkan satu kandidat, yakni Kaesang Pangarep yang berusia 29 tahun. Ia adalah putra kedua presiden,” tulis The Economist.
Media asing tersebut juga menyinggung bagaimana akhirnya istri Kaesang, Erina Gudono, menjadi bulan-bulanan masyarakat karena kedapatan pergi ke Los Angeles dengan jet pribadi hanya untuk berbelanja.
Masyarakat pun menggaungkan “darurat demokrasi” baik di media sosial maupun di lapangan hingga akhirnya berhasil mencegah DPR mengesahkan revisi UU Pilkada.
Pada artikel yang sama, The Economist berusaha mengulas kembali awal mula Presiden Jokowi memimpin Indonesia.
Menurut laporan The Economist, Jokowi saat pertama kali memenangkan pemilihan presiden pada 2014, hanyalah seorang pengusaha kecil. Ia tak seperti presiden lainnya yang berasal dari dinasti militer maupun politik.
“Dia tampak berbeda. Dia seorang pengusaha kecil. Anak-anaknya, klaimnya, tidak memiliki ambisi politik,” tulis The Economist.
Namun, letupan kecil yang mengubah segalanya pun terjadi tak lama kemudian hingga pada akhirnya mengubah citra Jokowi dari representasi ‘Wong Cilik’ menjadi dinasti politik.
Menurut The Economist, Jokowi tampaknya dihantui kecemasan akan upaya pemakzulan yang pernah dilontarkan sejumlah pihak bahkan sebelum ia menginjakkan kaki di istana kepresidenan.
“Saat memenangkan pemilihan yang ketat atas Prabowo Subianto, seorang pensiunan jenderal dan mantan menantu Soeharto, Jokowi menolak untuk memberikan kursi kabinet dengan imbalan dukungan di legislatif dari sepuluh partai politik Indonesia, dengan berjanji untuk menunjuk pemerintahan teknokrat. Enam pihak menanggapi dengan membahas pemakzulan Jokowi bahkan sebelum dia menginjakkan kaki di istana kepresidenan,” tulis media tersebut.
“Pengalaman itu tampaknya telah menghantui Jokowi,” lanjut media itu.
Setelah menjabat, tulis The Economist, pemerintahan Jokowi pun memanipulasi perpecahan di dalam partai-partai oposisi “untuk memasang komite eksekutif yang mendukungnya.”
Pada 2016, para pendukung itu pun masuk ke dalam koalisi dan kabinet Jokowi. Pada 2019, papar The Economist, Jokowi juga mengambil langkah mengejutkan dengan menunjuk Prabowo sebagai menteri pertahanan setelah mengalahkan dia di Pilpres tahun itu.
Tak sampai situ, Jokowi serta-merta membawa Partai Gerindra milik Prabowo masuk ke dalam kabinet sehingga memperluas koalisinya.
“Selama pandemi, dia bermain-main dengan gagasan untuk memperpanjang masa jabatannya melalui deklarasi keadaan darurat, atau mengubah konstitusi untuk memungkinkannya mencalonkan diri untuk ketiga kalinya. Tetapi para pemimpin partai politik menolak gagasan itu, dan Jokowi mengubah arah,” tulis The Economist.
“Dalam pemilihan presiden awal tahun ini, dia mendukung Prabowo, yang memilih Gibran Rakabuming Raka selaku putra sulung Jokowi, sebagai wakil presidennya. Mereka akan menjabat pada 20 Oktober,” lanjut media tersebut.
Meski sejauh ini hubungan “kemitraan” antara Jokowi dan Prabowo terlihat kuat, The Economist mengendus beberapa keretakan dalam ikatan keduanya.
Partai Gerindra merupakan partai pertama yang menarik diri dari pembahasan untuk merevisi UU Pilkada. Prabowo, dalam pidatonya pada 25 Agustus lalu, juga menyindir sosok yang haus akan kekuasaan, yang diduga merujuk pada Jokowi.
“Itu adalah tanda tak berterima kasih yang langka dari Prabowo, dan tanda lain bahwa keseimbangan kekuatan di antara mereka berada di bawah tekanan,” tulis media itu. (*/UT)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
