TERIMA SETORAN, Tapi tidak Disetorkan ke Kas PNPM

- Penulis

Selasa, 11 April 2023 - 15:44 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SuarIndonesia – Saksi ahli Anjuar Hamid dari Inspektorat Kabupaten Barito Kuala mengakui kalau terdakwa Ahmad Kusairi, menerima setoran.

Tetapi tidak disetor ke kas Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Batola.

Terdakwa sebagai bendara di lembaga tersebut.

Menurut saksi bukti bukti menunjukan bahwa yang yang disetor tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pribadi terdakwa yang jumlah mencapai Rp 129 juta lebih.

Hal ini disampaikan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Selasa (11/4/2023) di hadapan majelis hakim yang diketuai hakim I Gede Yuliartha.

Bukti kuat lainnya adalah pinjaman camat Rantau Badauh untuk keperluan Musabah Tilawatil Quran di kecamatan tersebut.

Dan sudah dikembalikan, tetapi juga tidak disetorkan ke kas lembaga.

Atas kesaksian ini terdakwa tidak berkutik dan mengakuinya.

Seperti diketahui lembaga ini dalam programnya tersedia dana untuk simpan pinjam sebesar Rp 1,185 Miliar.

Dn untuk terdakwa Ahmad Kusairi diduga menggelapkan sedikitnya Rp 129.996.896 untuk keperluan pribadi.

Ini berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Batola tertanggal 29 Oktober 2021.

Baca Juga :   DIGELAR Sederhana Puncak Peringatan Hari Jadi ke 76 Kalsel

Dalam perkara, terdakwa Ahmad Kusairi oleh JPU Mahardika Prima Wijaya, dikenakan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Junto Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999.

‘Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan dakwaan subsidair nya Pasal 3 Junto Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999.

Tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (HD)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

GANDENG Polda Kalsel, Sekretariat DPRD Kalsel Sosialisasi “Risk Assessment”
PROYEK Strategis Daerah Anggaran Infrastruktur 2027 Dibahas DPRD Kalsel dan Dinas PUPR
WARTONO MUNDUR dari Wawali Banjarbaru
AMUK API di Kawasan Pasar Baru Banjarmasin Lalap Dua Kios, Diduga Akibat Korsleting Listrik
PEMBUNUHAN Terhadap Ijay Seorang Nelayan, 26 Adegan Diperagakan
RATUSAN ASN se Kalsel Penguatan Pertahanan Negara
DIGANTI, Jabatan Stategis Dirlantas Polda Kalsel
TERASA ISTIMEWA, Kapoda Kalsel Turun “Gatur Lalin” di Titik Strategis Banjarbaru

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 22:01

3 TERSANGKA PENYADAPAN Prabowo Terancam Penjara 10 Tahun

Selasa, 3 November 2026 - 21:10

DISTRIBUSI RATUSAN NOZZLE Kebut Pemadaman Karhutla Kalteng

Selasa, 3 November 2026 - 21:05

MESKI HUJAN, Armada Udara Siaga Penuh atasi Karhutla

Senin, 2 November 2026 - 21:46

DIGANTI, Jabatan Stategis Dirlantas Polda Kalsel

Minggu, 1 November 2026 - 21:56

LEBIH DARI 100.000 Personel jadi Satgas Karhutla

Minggu, 1 November 2026 - 21:45

WALHI Minta Umumkan Nama Korporasi Tersangka Karhutla

Jumat, 30 Oktober 2026 - 22:51

DUA KORPORASI TERSANGKA Karhutla Kalbar dan Kalteng, termasuk Satu PMA

Jumat, 30 Oktober 2026 - 22:30

TEKUK PERSIS SOLO 2-1, Barito Putera Kudeta Puncak Klasemen Grup B

Berita Terbaru

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan di Jakarta, Selasa (3/11/2026). (Foto: Istimewa)

Nasional

MESKI HUJAN, Armada Udara Siaga Penuh atasi Karhutla

Selasa, 3 Nov 2026 - 21:05