SuarIndonesia – Jumlah 628 pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kalsel dari 8 kabupaten yang seharusnya dilaksanakan, baru terlaksana 140 di Kabupaten Banjar .
Selain itu, di Barito Kuala (Batola) dari 163 Pilkades sebagian sudah dilaksanakan.
“Untuk melaksanakan Pilkades tentu saja pemerintah kabupaten harus melihat dukungan anggaran melalui revisi APBD,” jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Zulkifli, Jumat (9/7/2021).
Dirincikannya, desa yang menggelar pilkades paling banyak di Barito Kuala. Di kabupaten ini ada 163 desa yang melaksanakan pemilihan pucuk desa. Kemudian, 150 desa di Hulu Sungai Tengah dan 140 desa di Banjar.
“Sisanya, di Hulu Sungai Utara ada 73 desa, Tabalong ada 46 desa, Tanah Laut 26 desa, Balangan ada 19 desa, dan Kotabaru ada 11 desa,” rincinya.
Melihat kasus Covid-19 yang mengalami tren kenaikan akhir-akhir ini membuat Pilkades di sejumlah kabupaten di Kalsel terancam kembali tertunda.
Zulkifli mencontohkan tingginya kasus Covid-19 di Jawa Barat membuat Kementerian Dalam Negeri meminta agar Pilkades di daerah itu ditunda.
Apabila kasus Covid-19 di Kalsel juga meninggi, bisa jadi Pilkades di Banua juga diminta ditunda.
“Memang ada imbauan dari kementerian untuk menunda dulu Pilkades, tapi baru ditujukan untuk Jabar.
Kita juga melihat kalau di Kalsel kasus Covid-19 semakin meningkat lebih baik (Pilkades) ditunda,” katanya.
Zulkifli menegaskan, kalau pun nanti Pilkades bisa bisa digelar dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.
Yakni, membatasi kapasitas orang yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Kapasitas maksimal 500 pemilih, supaya tidak terjadi kerumunan,” tegasnya.
Sistem pengawasan protokol kesehatan di TPS, kata dia, melibatkan sejumlah unsur.
Mulai dari TNI, Polri, pemerintah desa, kecamatan, dan lain-lain. “Saat ini di tengah wabah, jadi menjaga prokes menjadi fokus dalam pelaksanaan Pilkades,” katanya.(RW)
