SuarIndonesia – Warga Kabupaten Kotabaru tak terima dan mengadu ke Dewan Kalsel terkait kebun cengkeh yang telah lama digarap, menjadi kawasan hutan lindung, Selasa (14/9/2021)
Warga yang tak terima diantaranya Ismail, yang tinggal di Desa Teluk Aru Kecamatan Kepulauan Kabupaten Kotabaru.
Ia mengatakan, kebun cengkeh itu sudah lama digarap secara turun temurun semenjak tahun 1979.
“Sudah puluhan tahun kami disana, tiba-tiba diakui sebagai hutan lindung,” ujarnya.
Diketahui pada saat mengukur ke BPN karena wilayah ini masuk kawasan hutan lindung, dan sudah terpasang patok.
Lebih jauh ia mengatakan dalam plang yang ada di sana terpampang berdasarkan keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan SK tahun 2019 bahwa Hutan Desa Teluk Aru, seluas kurang lebih 122 hektar berada dalam kawasan Hutan Lindung.
“Sebagai warga berpikir, kalau sudah masuk kawasan hutan lindung tidak bisa diganggu gugat,’ katanya
Walaupun perkebunan dapat digarap namun untuk menjadi hak milik, itu tak bisa di buatkan surat menyurat.
Menurut Ismail kedatangannya ke rumah wakil rakyat guna mencari solusi, karena disana lahan perkebunan komoditi cengkeh sebagai penghasilan warga.
Adapun cengkeh hasil dari perkebunan kabupaten Kotabaru bisa dikatakan kualitas nomer 1, yang dapat menghasilkan berton ton cengkeh.
Terkait hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengatakan, akan mencarikan solusi dengan mempertanyakan ke Dinas Kehutananl.
“Saya juga bingung, mau ngomong apa, tapi kita coba komunikasikan dengan dinas terkait, agar ditemukan solusi terbaik,” ucap Paman Yani sapaan akrabnya
Permasalahan ini diharapkan bisa diselesaikan dengan cara baik-baik karena masyarakat sudah lama menggarap tanah tersebut dengan berkebun cengkeh sebagai penghasilannya.
“Jangan sampai penghasilan masyarakat menjadi terganggu,” harapnya
Paman Yani juga mengatakan, warga desa teluk aru kecamatan kepulauan ini konsisten dalam berkebun cengkeh, bahkan dulunya hasil cengkeh ini bisa diandalkan hingga sekarang.
“Kebun Cengkeh itu sudah puluhan tahun, sebelum ada keputusan pemerintah menetapkan daerah itu kawasan hutan lindung,”
Dirinya juga mempertanyakan perubahan status lahan itu, karena menurutnya yang jadi persoalan adalah ketika lahan itu ditetapkan masuk kawasan hutan lindung.
Tapi hutannya sendiri tidak ada, karena yang ada malah kebun Cengkeh, ini harusnya dijelaskan pemerintah melalui Dinas Kehutanan.
“Semoga permasalahan ini bisa dicari solusinya dan diselesaikan dengan baik, agar masyarakat setempat tidak dirugikan,” tutupnya. (HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
