“SERET PPK” di Perkara Pembangunan Puskesmas Haur Gading

SuarIndonesia – Sidang perkara dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Haur Gading di Hulu Sungai Utara, kini menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Kamis (9/6/2022).

Dengan terdakwa HY selaku Pejabat Pembuiat Komitmen pada Dinasn Kesehatan setempat.

JPU (Jaksa Penuntut Umum) Fadly Arbi dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, pada sidang perdana,  di hadapan majelis hakim yang dipimpinan hakim Jamser Simanjuntak, didamping hakim Aham Gawie dan Arif Winarno, hanya membacakan dakwaan.

Terdakwa yida secara langsung di persidangan, karena menjalani tahanan kota, dan yang bersangkutan masih menderita sakit.

Hal ini juga ditanyakan oleh majelis, terdakwa mengatakan bahwa sejak di penyidikan ia menderita sakit.

Penasihat hukum, terdakwa Ernawati tidak membantah kalau kliennnya memang sakit.

“Klien kami memang sakit kista dan kini masih dilakukan perawatan jalan,’’ujar Erna singkat kepada awak media usai sidang.

Menurut dakwaan JPU, pembangunan Puskesmas Haur Gading tersebut yang dianggarkan pada tahun 2019 sebesar Rp 4,2 miliar.

Dimana saat itu yang mendaftar ikut lelang cuma dua perusahaan yakni CV Badali Bersaudara dengan direktur Akhmad Syarmada dan CV Karya Amanah dengan direktur Siti Zulaikha. Yang mana ternyata kedua perusahaan itu memiliki alamat yang sama dan direkturnya mempunyai keterkaitan sebagai suami isteri.

Dalam pelaksanaannya ternayat tidak sesuai dengan rencana sehingga terdapatn unsur kerugian negara sebesar Rp 1,2 M berdasarkan perhitungan BPKP.

Selain terdajkwa juga terdapat dua tersangka lainnya AS dan St Z yang dilakukan penuntutan terpisah.

Atas perbuatan terdakwa tersebut JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 2 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana untuk dakwaan primair

Sementara dakwaan subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (HD)

 209 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.