RAPORT Merah Diperoleh Sepuluh SKPD di Banjarmasin

SuarIndonesia – Sedikitnya ada 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin tercatat memiliki raport merah lantaran deviasi anggarannya terbilang masih tinggi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banjarmasin, Ikhsan Budiman menegaskan, bahwa 10 SKPD yang mendapat rapor merah itu menjadi perhatian jajarannya.

“Ini jadi bahan perhatian kita. Bahkan ada yang sampai 44 persen deviasinya,” ucapnya saat ditemui awak media usai Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran Tahun 2022, di aula Kayuh Baimbai, Senin (5/9/2022).

Ikhsan menerangkan, deviasi sendiri adalah anggaran yang masih tersimpan di SKPD dan berpotensi tidak bisa dilaksanakan.

“Tidak hanya fisik. Tapi juga belanja-belanja lain yang belum dilaksanakan,” jelasnya.

Selain deviasi, penyerapan anggaran dan pelaksanaan pengerjaan fisik di tiap SKPD juga tak kalah penting jadi perhatian pihaknya.

Misalnya terkait serapan anggaran, Ikhsan menekankan setidaknya minimal sudah terealisasi 50 persen hingga September ini.

“Kita sudah perintahkan masing-masing SKPD untuk mengontrol. Apakah ada pengerjaan yang belum dilelang? Kalau memang sudah tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata ada yang belum dilelang, itu yang berpotensi jadi masalah,” ungkapnya.

RAPORT Merah Diperoleh Sepuluh SKPD di Banjarmasin (2)

“Saat ini laporannya tidak ada lagi yang melakukan pengusulan lelang. Itu artinya pengerjaan sedang berlangsung atau sudah selesai,” tutup Ikhsan.

Satu diantara 10 SKPD yang mendapat raport merah tersebut yang tertinggi adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin.

Iwan Ristianto, Sekwan DPRD Kota Banjarmasin pun tak menampik hal itu.

“Deviasi ini sisa-sisa kegiatan. Kalau pengerjaan fisiknya sudah hampir 100 persen,” ujarnya.

Iwan membeberkan, deviasi yang dialami instansinya mencapai sekitar Rp12 M, dari sisa-sisa kegiatan yang tidak dikerjakan.

“Seperti rapat koordinasi, pengerjaan fisik kegiatan rumah tangga dan kegiatan rapat-rapat lainnya,” jelasnya.

Ia menerangkan, deviasi anggaran yang terjadi di instansinya akan dikembalikan ke kas daerah.

Pihaknya mengaku juga akan kembali mengusulkan biaya kegiatan di Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Salah satunya kegiatan rapat koordinasi, sebesar Rp1,3 M.

“Masih bisa diusulkan sampai Desember,” pungkasnya. (SU)

 166 kali dilihat,  3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.