SuarIndonesia — Prevalensi tengkes (stunting) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) secara konsisten menunjukkan penurunan dari 27,5 persen pada 2021 menjadi 22,1 persen pada 2022, dan 17,4 persen pada 2023.
“Prevalensi stunting tahun 2023 itu sudah berada di bawah prevalensi nasional yaitu 21,5 persen dan rujukan batas maksimal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 20 persen,” sebut Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang di Kota Tarakan, dikutip dari AntaraNews, Rabu (29/5/2024).
Prevalensi adalah proporsi suatu populasi yang mempunyai karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu.
Adapun catatan tersebut disampaikan Gubernur Kaltara pada kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting 2024 bertajuk “Penguatan Percepatan Penurunan Stunting melalui Intervensi Serentak Pencegahan Stunting”.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, dan Kota Tarakan, berhasil menurunkan tengkes. Sedangkan di Kabupaten Nunukan, tengkes mengalami kenaikan.
Untuk itu ia meminta seluruh pihak menjalankan rencana aksi strategis Program Bangga Kencana, penerapan Satu Data intervensi perencanaan dan implementasi Bangga Kencana, dan intervensi serentak pencegahan tengkes
Untuk mencapai konvergensi kebijakan penurunan tengkes di Kaltara, ia juga mengingatkan perlunya harmonisasi, integrasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan media massa.
“Semua potensi yang ada dilibatkan,” ujarnya.
Gubernur optimistis rakerda tersebut menghasilkan strategi dan rencana aksi yang konkrit untuk memperkuat Program Bangga Kencana dan mempercepat penurunan tengkes di Kaltara.
“Kami juga optimistis bahwa Kaltara dapat mencapai target penurunan stunting 14 persen pada 2024 ini, yang kuncinya adalah sinergi dan intervensi yang dilakukan secara bersama-sama seluruh pihak,” kata Gubernur Zainal.
Untuk diketahui, rakerda di Kota Tarakan (29/5/2024) itu turut dihadiri Wagub Kaltara Yansen sekaligus sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kaltara, Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Tavip Agus Rayanto, kepala daerah/wakil kepala daerah kabupaten/kota, serta sejumlah pemangku kepentingan penurunan stunting. [*/UT]
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
















