POLRI Butuh Reformasi Budaya, Bukan Reposisi atau Ganti Kapolri

- Penulis

Senin, 1 Desember 2025 - 22:48

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas saat merilis hasil survei nasional di Jakarta, Rabu (19/11/2025). (Foto: Dok RPI)

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas saat merilis hasil survei nasional di Jakarta, Rabu (19/11/2025). (Foto: Dok RPI)

SuarIndonesia — Rumah Politik Indonesia (RPI) menilai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membutuhkan reformasi budaya, bukan sekadar reposisi atau pergantian kepala polri (kapolri).

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan beberapa kebiasaan buruk yang sudah membudaya harus menjadi target utama untuk dilakukan reformasi di internal Polri.

“Persoalan yang harus dibenahi di internal Polri tidaklah sesederhana itu. Kalau memang serius ingin membenahi Polri, harus dipahami secara benar apa persoalan yang mendasar harus segera diperbaiki,” tutur Fernando dalam keterangan di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Dia membeberkan setidaknya terdapat enam budaya yang harus direformasi. Pertama, transparansi yang selama ini sudah dilakukan oleh Polri harus semakin baik ke depannya, terutama dalam perekrutan anggota dan penempatan pejabat Polri.

Walaupun selama ini transparansi sudah dilakukan oleh Polri, dirinya berharap dengan semakin transparannya Polri maka masyarakat akan semakin percaya terhadap semua proses yang dilakukan.

Budaya kedua, lanjut dia, yakni penindakan tegas terhadap personel Polri yang melakukan pelanggaran atau bahkan sudah mencoreng nama baik institusi Polri. Ketiga, terus dilakukan pemberian penghargaan dan hukuman terhadap personel yang memang layak menerimanya.

Fernando menambahkan keempat, yaitu perbaikan terhadap tingkat kecepatan layanan, apalagi saat ini waktu respons yang cepat mendapatkan perhatian lantaran adanya anggapan di masyarakat bahwa pemadam kebakaran lebih cepat pelayanannya dibandingkan polisi.

“Tugas dan fungsi Polri adalah mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat yang membutuhkan respons cepat,” ucap dia.

Kelima, sambung dia, budaya akuntabilitas yang merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat tata kelola yang baik, sehingga harus menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh Polri.

Baca Juga :   REFORMASI Polri Langkah Awal Modernisasi Sistem Hukum Nasional

Kemudian, keenam, dirinya menuturkan memperbaiki moral seluruh personel Polri. Seluruh jajaran Polri harus memiliki niatan dan semangat yang sama untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat serta menjaga nama baik institusi.

Dikatakan bahwa Polri merupakan salah satu pilar penting dalam berbangsa dan bernegara, yang tugas utamanya dalam bidang keamanan.

Menurut Fernando, peran vital yang dimiliki Polri mencakup menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak sesederhana yang dipikirkan oleh beberapa pihak jika ingin membenahi Polri.

Namun demikian, ia berpendapat Polri telah merespons baik tuntutan dari masyarakat untuk melakukan perbaikan internal, yang dapat terlihat dari pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

“Diharapkan tim tersebut akan mampu melakukan inventarisasi dan memahami persoalan yang menyebabkan Polri mendapatkan sorotan dari publik, sehingga mengambil langkah yang strategis dan tepat untuk melakukan perbaikan,” kata Fernando, melansir dari AntaraNews.

Tidak bisa dipungkiri, kata dia, selama ini Polri sudah banyak melakukan perbaikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kendati begitu, dirinya mengingatkan semangat untuk melakukan perbaikan Polri harus dilakukan dengan niat dan motivasi yang tulus.

“Jangan sampai ada agenda tersembunyi yang bisa berdampak terhadap pelemahan dan merusak Polri,” ungkapnya. (*/ut)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

SNBT 2026: 256.369 Peserta Lulus
PUNCAK HAJI: Pemerintah Siagakan Pos Kesehatan di Arafah dan Mina
KASUS Eks Bupati Kukar Berlanjut, Pejabat Kemenkeu Dipanggil KPK Jadi Saksi
DUA GADIS Asal Medan Diamankan, Diduga akan Dijual ke China
KASUS K3: JPU Tuntut Eks Wamenaker Noel 5 Tahun Penjara
DIGAGALKAN Pelarian Pecatan Polisi
KEMENHUT Tahan Tersangka Penyelundup 3 Ton Sisik Trenggiling
BGN Tangguhkan 1.152 SPPG Wujud tak Ada Kompromi untuk Standar MBG

Berita Terkait

Senin, 25 Mei 2026 - 23:16

KASUS Eks Bupati Kukar Berlanjut, Pejabat Kemenkeu Dipanggil KPK Jadi Saksi

Senin, 25 Mei 2026 - 23:09

DUA GADIS Asal Medan Diamankan, Diduga akan Dijual ke China

Senin, 25 Mei 2026 - 23:02

KASUS K3: JPU Tuntut Eks Wamenaker Noel 5 Tahun Penjara

Senin, 25 Mei 2026 - 22:48

DUA IKON Daerah di Kalteng Ditetapkan jadi Kawasan Berbasis KI

Minggu, 24 Mei 2026 - 21:50

LAHAN JADI TAMBANG, Warga Adat Barut Ajukan Banding ke PTUN-MA

Minggu, 24 Mei 2026 - 21:42

PECATAN Polisi Bawa Kabur Mobil

Minggu, 24 Mei 2026 - 21:33

3 PROVINSI di Kalimantan Rawan Karhutla

Sabtu, 23 Mei 2026 - 22:47

MOMENTUM BERSEJARAH Kesepakatan Hibah Pembangunan Rindam XXII/TB, Begini Penyataan Mayjen TNI Zainul Arifin

Berita Terbaru

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto (tengah) dan Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB Tahun 2026 Eduart Wolok (kiri) dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/5/2026). (Foto: Antara/Sean Filo M)

Headline

SNBT 2026: 256.369 Peserta Lulus

Selasa, 26 Mei 2026 - 00:28

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca