PEREDARAN “MINOL” Sudah Diatur Melalui Perda Provinsi Kalsel

Bagikan :
PEREDARAN “MINOL” Sudah Diatur Melalui Perda Provinsi Kalsel

SuarIndonesia – Pemprov Kalsel sudah mengeluarkan peraturan daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2008 tentang pengendalian dan pengawasan “minol (minuman beralkohol).

Pada perda tersebut di antaranya mengatur tentang perizinan dan perjualan, yaitu pasal 3. Tertulis jelas pada ayat 1 setiap distributor dan subdistributor minuman beralkohol golongan B dan/atau C harus sasasi dengan peraturan yang berlaku.

Ayat 2 berbunyi setiap pengecer mimuman beralkobol golongan B dan/atau C di TBB harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Mimuraan Beralkohol (SIUPMB).

Ayat berikutnya berbunyi setiap penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol di tempat lainnya dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan harus memiliki Surat Lzin Ucaha Perdagangan Minuman Bersikobol (SIUPMB).

Selanjutnya, distributor dan subdistributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Isin Usaha Perdagangan Mimuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi dustributor dan subdistributor yang diberikan atas rekomendasi Gubernur, Surat Isin Usaha Perdagangan Minumam Beralkohol (SIUP-MB) sebagaimana dimakand pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur.

Surat Izin Usaha Pendagagnan Minuman Beraikohol (SIUP-MB) sebagaimana dimakmd pada ayat (3) diberikan oleh Bupati/Walikota.

Selanjutnya pada pasal 4 berbunyi Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat diberikan dangan ketentuan pemohon berbadan usaha, wilayah distribusi hanya di Kalsel, jumlah distributor paling banyak 2, dan banyaknya minol memperhatikan quota yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Birhasani, mengatakan seauai ketentuan pemprov hanya mengeluarkan izin untuk dua distributor. Begitupun, lanjutnya, izin yang dikeluarkan sudah cukup lama.

“Kewenangan kami hanya untuk 2 distributor itu saja, sedangkan terkait di pengecer kewenangan kabupaten kota,” ujarnya.

Ia menyebut pihaknya hanya berwenang melakukan pengawasan terhadap 2 distributor yang mengantongi izin.

Pengawasan minol di tingkat pengecer seperti warung, hotel, dan lainnya masuk ranah kabupaten kota.

“Dua distributor yang berizin sudah mempunyai daftar pengecer. Setiap bulan mereka memberikan laporan,” kata Birhasani.(RW)

 203 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!