SuarIndonesia – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmen penuh untuk segera memenuhi mandatory budget belanja pendidikan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Meskipun saat ini alokasi anggaran pendidikan belum mencapai batas minimal yang ditetapkan undang-undang, Banggar menyatakan selisihnya semakin tipis dan akan dievaluasi ulang agar penyesuaian penuh dapat terealisasi di tahun anggaran mendatang.
Penegasan ini muncul setelah rombongan Banggar DPRD Kalsel yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H. M. Alpiya Rakhman, melakukan konsultasi intensif mengenai dokumen APBD 2026 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Kamis (11/12/2025).
Konsultasi yang bertempat di Ditjen Bina Keuangan Daerah ini merupakan bagian krusial dari tahapan finalisasi APBD sebelum ditetapkan.
“Kunjungan ini bertujuan mendapatkan masukan langsung dari Kemendagri agar evaluasi bisa cepat selesai,” kata H. M. Alpiya Rakhman.
Dirinya berharap Banggar dapat segera membahas rekomendasi Kemendagri, termasuk perihal kelanjutan proyek multiyears dan yang paling utama, penyesuaian lanjutan agar alokasi belanja wajib sektor pendidikan segera terpenuhi demi optimalisasi pelayanan publik.
Langkah cepat Kalsel menyerahkan dokumen APBD 2026 mendapat apresiasi dari Kemendagri. Analis Kebijakan Ahli Pertama, Dilla Novita Rizki, menilai keseriusan ini menjamin proses evaluasi berjalan tepat waktu.
Banggar Kalsel memastikan semua catatan dari Kemendagri akan menjadi acuan penting untuk penyempurnaan akhir APBD 2026, memperkuat komitmen DPRD untuk mengawal anggaran prioritas publik seperti pendidikan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi nasional. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
