Suarindonesia – Sejumlah peminat dan honorer K2 yang mendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Kota Banjarmasin mengharapkan ada kepastian rencana Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) Banjarmasin untuk mengkonfirmasi kapan seleksi PPPK dibuka.
Seperti diutarakan Siti, salah seorang honorer K2 di Banjarmasin. Karena informasi yang dia terima dari teman sejawatnya di kabupaten lain seperti Balangan, dan Pelaihari sudah melaksanakan seleksi PPPK kemarin.
“Jadi bagaimana nasib kami K2 di Banjarmasin ini,” keluhnya, kepada awak media Jumat (22/02/2019).
Bahkan ketua Forum Guru Honorer Kategori 2 (K2) Banjarmasin Masniah mengaku sudah beberapa kali mendatangi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD Diklat) untuk mengkonfirmasi kepastian kapan seleksi PPPK dibuka.
Informasi yang dia dapat selalu simpang siur. Berbagai alasan disampaikan BKD, dalihnya dari soal belum jelasnya petunjuk teknis tata cara seleksi, hingga soal regulasi penggajian.
Di sisi lain jika teknis seleksi sudah turun dari Pemerintah Pusat ke daerah. Kemudian dia juga sempat membaca jika Pemko Banjarmasin menyatakan sanggup membayar gaji PPPK. “Katanya Pemkot sanggup saja menggaji PPPK, lalu apa lagi masalahnya,” ucapnya.
Guru SDN Benua Anyar 3 Banjarmasin ini berharap banyak bisa ikut seleksi PPPK. Sebab janji pemerintah untuk mengangkat K2 menjadi PNS sudah kandas di 2014 lalu.
“Dulu 2014 ada janji kepala daerah siap mengangkat K2 menjadi PNS, itu pun tidak terealisasi. Sekarang ada seleksi PPPK. Tapi tidak dibuka aksesnya. Apakah artinya kami-kami ini di PHP lagi,” katanya.
Sedangkan Walikota Banjarmain H Ibnu Sina mengatakan, akan segera memanggil Kepala BKD, Diklat Drs H Saffri Azmi, untuk memastikan perkembangan soal seleksi PPPK tersebut. “Hari ini saya panggil lagi BKD nya untuk memastikan lagi,” ujarnya.
Sebenarnya, lanjut Ibnu, secara nasional sudah ada sekitar 380 daerah yang mengusulkan untuk formasi PPPK. Tidak terkecuali Banjarmasin. Akan tetapi yang masih menjadi persoalan daerah yakni terkait penggajian.
Ibnu mengharapkan adanya satu suara dalam penyampaian aspirasi terkait penggajian tersebut. Khususnya daerah yang tergabung dalam APEKSI.
“Sudah kita usulkan sebetulnya, walaupun mungkin di APEKSI perlu satu suara. Karena secara nasional yang mengusulkan PPPK hampir 380 daerah. Seleksi tetap dibuka, diterima dulu dengan anggaran dari APBD masing-masing. Kemudian aspirasinya minta digaji pusat masuk di komponen DAU,” jelasnya.
Untuk Banjarmasin sendiri ada 117 formasi yang diberikan Pemerintah Pusat. Sedangkan yang dibuka berjumlah 52 formasi sesuai dengan jumlah K2 yang berstatus S1.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
