PDIP Tolak Sirekap, Menko Polhukam: ‘Utamakan Persatuan Bangsa’

SuarIndonesia — Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal Purn. Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak ikut menjaga situasi kondusif pasca-pemungutan suara di Pemilu 2024.

Imbauan itu Hadi sampaikan merespons pernyataan awak media terkait sikap PDIP yang menolak penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam mencatat perolehan suara Pemilu 2024.

“Kita jaga kondusifitas yang saat ini kita utamakan adalah persatuan kesatuan bangsa,” kata Hadi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Hadi menilai masyarakat tidak percaya Sirekap karena terpengaruh asumsi. Ia meminta agar masyarakat bersabar menunggu proses penghitungan suara di Sirekap selesai.

Ia juga menekan kendati pilihan politik berbeda, namun menurutnya tidak ada yang boleh memecah persatuan bangsa Indonesia.

“Nanti saja kalau sudah ada laporan itu. Dan saya minta kita harus benar-benar menjaga situasi kondusif ini. Ini harus dijaga benar-benar supaya kita semua juga nyaman,” ujar Hadi sebagaimana dikutip SuarIndonesia dari CNNIndonesia.

PDIP menyatakan menolak penggunaan Sirekap dalam Pemilu 2024. Mereka juga menolak penundaan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Sikap PDIP itu dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tertanggal 20 Februari 2023. Surat dengan nomor 2599/EX/DPP/II/2024 tersebut diteken Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

PDIP pun meminta Sirekap diaudit secara forensik digital dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Hasil audit forensik diminta dibuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. [*/UT]