“PASLON MH” Penuhi Syarat Perebutan Kursi Pilgub Kalsel dan Bersiap Daftar di KPU

- Penulis

Rabu, 21 Agustus 2024 - 17:58 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SuarIndonesia – Pasangan Calon (Paslon) “MH” (Hi Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman) telah penuhi syarat perebutan kursi Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan (Pilgub Kalsel).

Dengan dukungan tiga parpol yakni PAN, Demokrat, dan pada Selasa (20/8/2024) dapat Rekomendasi dari PKS, maka telah dapat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel sebagai bakal Cagub dan Cawagub Kalsel 2024-2029 di Pilkada 2024.

Sementara itu, Hj Raudatul Jannah-Rozanie Himawan kandidat pasangan lain juga sudah memenuhi minimal 20 persen kursi untuk mendaftar ke KPU.

Pasangan ini bahkan berhasil mengumpulkan 30 kursi, dari sokongan Golkar 13 kursi, Nasdem 10 kursi, dan Gerindra 7 kursi.

Terhadap pasangan “MH” tidak hanya rekomendasi, pasangan ini menerima dukungan PKS dalam bentuk model B1-KWK yang digunakan sebagai salah satu syarat mendaftar ke KPU.

Serah terima formulir B1-KWK bertanda tangan Presiden PKS dan bermaterai itu berlangsung saat acara Konsolidasi Nasional Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PKS di Nusantara Hall, ICE BSD City, Tanggerang.

Muhidin-Hasnur didampingi Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi dan Ketua DPW PKS Kalsel Jaf’ar, serta jajaran pengurus DPP PKS.

Pada waktu bersamaan DPP PKS juga menyerahkan dukungan kepada bakal calon kepala daerah Bupati, Wali Kota dan Gubernur di seluruh Indonesia.

Baca Juga :   FEBRIE ADRIANSYAH Diberhentikan Sementara sebagai Jaksa

Keseluruhannya 368 surat dukungan. Dan soal formolir,  bakal calon pasangan yang telah mendapatkan surat tugas, surat rekomendasi ataupun surat keputusan dari partai, ternyata tidak mendapatkan formulir model B1-KWK. Atau dengan kata lain, partai berubah sikap mendukung pasangan lainnya.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, dalam pengusungan calon kepala daerah PKS menggunakan sistem bottom up.

Bakal calon kepala daerah bupati dan wali kota diminta langsung berkomunikasi dan berhubungan dengan DPD PKS. Sedangkan untuk calon gubernur dan wakil gubernur, berkomunikasi dengan DPW PKS.

“Setelah itu baru dikirimkan surat dari DPW ke DPP, dan kemudian dibahas oleh tim profesional dan independen.
Kemudian dilihat kredibilitas, kapasitas, dan elektabilitas yang dimiliki oleh calon yang akan diusung,” kata Ahmad Syaikhu. */ZI)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

KEBAKARAN Melanda Kawasan Permukiman di Pangeran Antasari
AJANG PEMANASAN, Fourfeo PWI-Adaro 2026 Jelang Porwanas Lampung
RIBUAN JEMAAH Padati Kubah pada Peringatan Haul ke-80 Habib Basirih
TENGGILING BESAR Ditemukan di Banjarmasin
DUA KORPORASI TERSANGKA Karhutla Kalbar dan Kalteng, termasuk Satu PMA
TEKUK PERSIS SOLO 2-1, Barito Putera Kudeta Puncak Klasemen Grup B
KAPOLDA KALSEL Giat Salat Jumat Keliling dan Program Green Policing di Masjid
KOLEKSI BERSEJARAH Baju Pangeran Antasari Menarik Perhatian

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 23:47

LISTRIK SERING PADAM, Peternak Lempar Ribuan Bangkai Ayam ke PLN Palangka Raya

Jumat, 30 Oktober 2026 - 23:26

KORBAN KARHUTLA: Ditolak MK! Gugatan 4 Warga Palangka Raya

Jumat, 30 Oktober 2026 - 23:01

PENANGANAN KARHUTLA Dekat Bandara jadi Prioritas

Jumat, 30 Oktober 2026 - 22:51

DUA KORPORASI TERSANGKA Karhutla Kalbar dan Kalteng, termasuk Satu PMA

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:52

GAGALKAN PENYELUNDUPAN Kendaraan Lintas Pulau, Hasil Sinergi Denpom Lanal dengan Polsek KPL Banjarmasin

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:59

SARPRAS PERANG Cegah Karhutla untuk 13 Kabupaten

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:40

KPK PERIKSA BS, Ipar Eks Kepala BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:20

OPERASI PATUH 2026: Fokus Tertibkan Lawan Arus di Titik Rawan

Berita Terbaru