SuarIndonesia – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengungkapkan telah menerima aspirasi masyarakat nelayan, khususnya di kawasan Tanah Bumbu dan Kotabaru, terkait ditutupnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
“Nelayan sudah berbulan-bulan kesulitan melaut guna mencari ikan karena disegelnya SPBN di Tanah Bumbu. Ini juga telah kami sampaikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel,” kata Paman Yani kepada wartawan, Rabu (31/8/2022).
Ia berharap ada solusi agar nelayan yang berada di kawasan pesisir bisa mendapatkan solar dan bisa melaut guna mencari ikan.
“Sekarang ini harganya sudah secara keekonomian industri, namun solar masih sulit didapat. Apalagi yang disubsidi, seperti yang ada di SPBN di PPI Batulicin,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah apabila ada bermasalah di pihak ketiga dalam pengadaan BBM jenis solar bagi nelayan, maka tindak tegas dan tarik saja serta serahkan pengelolaannya melalui koperasi.
“Sehingga bisa jalan lagi. Kita harus mencontoh SPBN yang ada di kawasan Banjar Raya Banjarmasin yang bisa dikelola oleh koperasi. Sehingga tidak menghambat aktivitas para nelayan dalam mencari ikan,” tegasnya.
Untuk itu, ia meminta Pemprov Kalsel agar mengambilalih pengelolaan SPBN dari pihak ketiga.
Ia juga meminta seluruh pihak agar melakukan kontrol terhadap penyaluran BBM bagi nelayan ini, khususnya dari PT Pertamina atau aparat keamanan.
Menurutnya, tidak tersedianya solar bersubsidi bagi nelayan pesisir, harga ikan juga ikut naik.
“Jadi imbasnya tidak hanya bagi nelayan, tapi juga masyarakat yang mengonsumsi ikan karena harganya turut naik,” tutupnya (HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
