SuarIndonesia — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk menjadikan persoalan demografi sebagai bagian dari prioritas kepala daerah.
Kemendagri juga akan mengomunikasikan kepada pemerintah daerah (pemda) soal pentingnya isu demografi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang, termasuk melibatkan Kemendukbangga/BKKBN dan pihak terkait lainnya.
“Kalau kita ingin menaikkan ini menjadi prioritas mereka maka kita harus membangun awareness,” kata Tito dalam pertemuan dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Ia meyakini meningkatnya pemahaman kepala daerah terhadap isu demografi akan mendukung kerja-kerja penanganan persoalan tersebut.
Hal ini salah satunya terkait dengan dukungan kepala daerah terhadap pegawai Kemendukbangga/BKKBN yang ditempatkan di daerah.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyatakan siap memberikan dukungan penuh kepada Kemendukbangga/BKKBN dalam mengendalikan jumlah penduduk.
Menurut Tito, persoalan demografi adalah salah satu isu utama yang perlu diperhatikan oleh kementerian tersebut.
Ia menjelaskan persoalan demografi salah satunya menyangkut upaya menjaga stabilitas pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu, juga mendorong penduduk agar lebih produktif.
Mendagri mengatakan persoalan demografi merupakan salah satu isu yang menjadi atensi di beberapa negara maju seperti Jepang dan Korea. Tak sedikit masyarakat di negara tersebut yang lebih memilih hidup di wilayah perkotaan ketimbang di desa.
Kehidupan di perkotaan yang sangat kompetitif membuat mereka tak fokus untuk berkeluarga. Kondisi ini memengaruhi angka kelahiran yang rendah di negara tersebut.
Oleh karena itu, kata Tito, pemerintah di negara maju akan berupaya meningkatkan angka kelahiran penduduk. Selain itu, mereka juga akan berupaya mengembalikan penduduknya dari kota ke desa.
“Sehingga banyak insentif diberikan,” ujar Mendagri dilansir dari ANTARANews.
Pemerintah Indonesia, kata Mendagri, telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan laju urbanisasi melalui penguatan perekonomian desa.
Hal ini dilakukan, antara lain melalui kebijakan dana desa yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Dengan demikian, masyarakat desa tak lagi mengandalkan hidupnya di kota. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
