SuarIndonesia – Penyampaian laporan realisasi refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 dipertanyakan oleh sejumlah anggota DPRD Banjarmasin.
Pasalnya, realisasi penggunaan anggaran yang disampaikan oleh jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin hanya dalam bentuk secara umum, tanpa penjelasan lebih rinci.
Sekadar diketahui, Pemko Banjarmasin mengalokasikan anggaran sekitar Rp111 M pada tahun 2020 lalu untuk penanganan Covid-19. Dari dana itu hanya terserap sekitar Rp99 M. Sehingga terdapat sisa anggaran sekitar Rp12 M.
Sayangnya, dalam rapat itu, penggunaan anggaran tidak disampaikan secara terperinci baik itu di bidang kesehatan maupun pemulihan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19.
Salah satunya pertanyaan datang dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarmasin, Sukhrowardi. Ia menyoroti banyaknya anggaran yang tidak terpakai.
“Kami ingin tahu rincian dan sejauh mana progres penanganan Covid-19. Apalagi ini ada cukup banyak dana yang tidak terpakai. Di Dinas Kesehatan misalnya. Apa penyebabnya? Kami ingin tahu,” ungkapnya dalam rapat tersebut, Selasa (18/05/2021) pagi.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Banjarmasin, Mukhyar pun berjanji, akan mendatangkan seluruh pimpinan SKPD teknis tersebut pada agenda rapat penyampaian laporan berikutnya.
Bahkan jika ada yang membangkang, Mukhyar mengancam akan memberi sanksi berupa penundaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pejabat bersangkutan.
“Kita akan perintahkan mereka semua berhadir pada agenda yang diminta oleh DPRD nantinya. Baik itu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Agar semuanya jelas dan terang benderang,” tandasnya, saat dikonfirmasi awak media di sela rapat tersebut.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Banggar DPRD Banjarmasin, Matnor Ali, sangat mengapresiasi ketegasan dri Plh Sekda. Apalagi posisinya di Pemerintah Kota, memang sangat pantas untuk memberikan ketegasan kepada pimpinan SKPD.
“Beliau kan pimpinan dari seluruh SKPD. Maka itu mestinya bisa ditaati. Lebih-lebih, yang kami inginkan penjelasan terperinci dari pengguna anggaran di SKPD teknis. Maka dari itu kami sangat mengapresiasi,” pungkasnya.
Selain Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda), Mukyar, rapat tersebut hanya dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Subhan Nor Yaumil, Plt Inspektorat, Taufik Rivani, Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Doyo Pujadi, Plt Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Dolly Syahbana dan Plt Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Edy Wibowo,
Selain itu juga ada Kepala Barenlitbangda Sugito, Kabag Hukum Sekdako, Lukman Fadlun.
Sedangkan pimpinan SKPD terkait yang mempunyai andil besar andil dalam penanganan Covid-19 di Ibukota Provinsi ini yakni Machli Riyadi selaku Kepala Dinkes Kota Banjarmasin terlihat batang hidungnya.
Saat dikonfirmasi soal ketidakhadirannya itu, mantan Wadir Administrasi dan Keuangan RSJ Sambang Lihum itu membenarkan bahwa pihaknya memang tidak hadir di rumah wakil rakyat tersebut.
“Memang tidak hadir. Karena tidak ada undangan untuk kami hadir ke sana,” cetusnya.
Disamping itu, Machli juga menekankan pihaknya siap berhadir ke ruang paripurna DPRD Kota Banjarmasin untuk menjelaskan secara rinci mengenai refocusing anggaran dalam penanganan Covid-19 tersebut.
“Sepanjang ada undangannya kami siap hadir, tidak ada masalah,” tutupnya. (SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
