KPK Tetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin dan Dua Orang jadi Tersangka

- Penulis

Kamis, 5 Februari 2026 - 22:48 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu (kiri) bersama Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengumumkan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026). (Foto: ANTARA/Rio Feisal)

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu (kiri) bersama Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengumumkan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026). (Foto: ANTARA/Rio Feisal)

SuarIndonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono (MLY), dan dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.

Penetapan tersebut dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Banjarmasin, Kalsel, pada Rabu, 4 Februari 2026.

“KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka, yakni MLY selaku Kepala KPP Madya Banjarmasin, DJD selaku fiskus yang menjadi anggota Tim Pemeriksa KPP Madya Banjarmasin, dan VNZ selaku Manajer Keuangan PT BKB,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Asep mengatakan MLY dan DJD diduga sebagai penerima gratifikasi, sehingga disangkakan Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara VNZ, kata dia, diduga sebagai pemberi gratifikasi, sehingga disangkakan melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) UU Penyesuaian Pidana.

“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5-24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, para tersangka selain Mulyono adalah fiskus yang menjadi anggota Tim Pemeriksa KPP Madya Banjarmasin Dian Jaya Demega (DJD), dan Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti Venasius Jenarus Genggor (VNZ).

Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan OTT di lingkungan KPP Banjarmasin, Kalsel.

Pada tanggal yang sama, KPK mengungkapkan menangkap Mulyono, seorang aparatur sipil negara (ASN), dan seorang pihak swasta dalam OTT terkait proses restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) sektor perkebunan.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi, Asep Guntur Rahayu (kiri), bersama Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (kanan), menampilkan barang bukti kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak pada lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026). (Foto: ANTARA/Rio Feisal)

Mulyono terima Rp800 juta

Sementara itu, dilansir dari AntaraNews, KPK mengatakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono, (MLY), menerima uang dugaan gratifikasi sebesar Rp800 juta.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep G Rahayu, menjelaskan, Mulyono menerima uang tersebut dari Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti, Venasius Jenarus Genggor (VNZ), setelah mengabulkan permohonan restitusi pajak pertambahan nilai perusahaannya sebesar Rp48,3 miliar.

Baca Juga :   AMBAPERS Tunggu Restu Kemenhub Naikkan Tarif Alur Sungai Barito

“Kepada MLY, VNZ memberikan uang Rp800 juta yang dibungkus dalam kardus pada area parkir salah satu hotel di Banjarmasin,” ujar Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan uang tersebut bersumber dari pencairan fiktif oleh Buana Karya Bhakti setelah KPP Madya Banjarmasin mengabulkan permohonan restitusi tersebut, yakni sebesar Rp1,5 miliar.

Lebih lanjut dia mengatakan baik Mulyono maupun Venasius Genggor kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak akibat.

Sementara itu, dia mengatakan fiskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin sekaligus tersangka ketiga dari kasus tersebut, yakni Dian Jaya Demega (DJD), memperoleh uang dari Venasius Genggor sebesar Rp200 juta.

“Namun, VNZ meminta bagian sebesar 10 persen atau Rp20 juta, sehingga DJD menerima bersih sebesar Rp180 juta,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan Venasius Genggor menerima Rp500 juta yang dia ambil dari uang Rp1,5 miliar tersebut.

Dengan demikian, total penerimaan akhir tiap tersangka adalah Rp800 juta untuk Mulyono, Rp180 juta untuk Dian, dan Rp520 juta untuk Venasius Genggor.

Uang korupsi untuk DP rumah

KPK mengungkapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan Mulyono (MLY) memakai uang dugaan korupsi untuk DP atau uang muka rumah.

“Dari Rp800 juta yang diterima, MLY kemudian menggunakannya untuk pembayaran DP rumah sebesar Rp300 juta,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sementara untuk Rp500 juta sisanya, kata Asep, masih disimpan oleh orang kepercayaan Mulyono.

Lebih lanjut, dia menjelaskan uang Rp800 juta tersebut sebelumnya diperoleh Mulyono dari Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti Venasius Jenarus Genggor (VNZ), yakni setelah mengabulkan permohonan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) perusahaannya sebesar Rp48,3 miliar. (*/ut)

 

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

JARINGAN NARKOBA Indonesia-Malaysia Terbongkar di Bangkalan
KEMENDIKDASMEN Pastikan Perpanjangan Guru non-ASN
PEMEKARAN 17 Desa di Kalsel Masuk Tahap Pusat, Ditarget Definitif 2027
EVALUASI Kinerja Akhir Tahun, BK DPRD Kalsel Studi Komparasi ke DKI Jakarta
PELUNCURAN Job Fair Poliran, Polda Kalsel Sediakan Ribuan Lowongan Kerja hingga Fasilitasi
TEMUAN PAKAR MARITIM Ungkap Dugaan KM Virgo Transport 8 Tenggelam Tubrukan Tongkang
RAPBD KALSEL 2027 Diminta Responsif Tangani Dampak Karhutla dan Banjir
BANGGAR DPRD Kalsel Dalami Rancangan APBD TA 2027

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 22:09

EVALUASI Kinerja Akhir Tahun, BK DPRD Kalsel Studi Komparasi ke DKI Jakarta

Rabu, 18 November 2026 - 16:24

TEMUAN PAKAR MARITIM Ungkap Dugaan KM Virgo Transport 8 Tenggelam Tubrukan Tongkang

Rabu, 18 November 2026 - 16:15

RAPBD KALSEL 2027 Diminta Responsif Tangani Dampak Karhutla dan Banjir

Rabu, 18 November 2026 - 16:10

BANGGAR DPRD Kalsel Dalami Rancangan APBD TA 2027

Rabu, 18 November 2026 - 01:03

IDENTITAS Jasad Membusuk Tercatat Warga Jalan Brigjen H Hasan Basri

Selasa, 17 November 2026 - 23:27

DIKEROYOK Usai Tawar-Menawar Harga dengan Wanita MiChat

Selasa, 17 November 2026 - 23:16

JEMBATAN PURNAWIRAWAN Diresmikan, Jalan Lingkar Selatan Banjarbaru Terus Dikebut

Selasa, 17 November 2026 - 22:55

ARUH GANAL Banua 2026, Sambut Hangat Kehadiran Perwakilan Tiga Negara pada Pembukaan

Berita Terbaru

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK) Kemendikdasmen Temu Ismail (kedua dari kanan) menyampaikan paparan capaian dalam kegiatan Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik di Jakarta Pusat pada Rabu siang (18/11/2026). (Foto: ANTARA/Hana Dewi KK)

Nasional

KEMENDIKDASMEN Pastikan Perpanjangan Guru non-ASN

Rabu, 18 Nov 2026 - 23:06