SuarIndonesia – KPK terus lacak bukti baru, dan sejak siang Minggu (19/9/2021), hingga malam penyidik KPK terus telusuri dan Rumdin (Rumah Dinas) Bupati HSU, H Abdul Wahid,, digeledah.
Di mana pagar depan rumah nampak tertutup oleh plastik putih yang mengelilingi pagar bagian depan.
Sebagaimana diketahui usai OTT tim KPK pada Dinas PUPR Kabupaten HSU Provinsi Kalimantan Selatan , beberapa waktu lalu, kemudian berbuntut penggeledahan juga terhadap rumah dinas.
Dimulai sekitar pukul 14.00 WITA, dikediaman rumah dinas bupati dari luar pagar terlihat dua buah mobil Polres HSU berada di dalam.
Dan 4 buah mobil minibus yang kabarnya sedang berada di halaman.
Hingga pukul 21.30 WITA, dikediaman bupati masih pagar kondisi tertutup dan terlihat mobil keluar masuk dan ditutup lagi.
Infomasi lain, penggeledahan dibantu 8 personel Polres HSU untuk pengamanan
Kapolres HSU AKBP Afri Darmawan SIk saat dikonfirmasi awak media mengatakan bahwa pihaknya memang diminta pimpinan KPK untuk melakukan pengamanan.
“Kami hanya melaksakan pengamanan, sesuai dengan permintaan di rumdin bupati,” bebernya.
Penelusuran itu, setelah sebelumnya ruang kerja kantor bupati di Jalan A Yani, Murung Sari, Amuntai Tengah, disegel penyidik KPK (Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penggeledahan di kediaman bupati dikabarkan untuk mencari barang bukti, terkait telah menjerat tiga tersangka dalam kasus komitmen fee sebesar 15 persen dalam dua proyek irigasi senilai Rp 1,9 M (Miliar) dan Rp 1,5 M dari Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan (PUTRP).
Sebelumnya itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, juga menyampaikan soal penetapan tersangka serta rentetan kasus.
Tiga tersangka yang dimaksud yakni Plt Kepala Dinas PUTRP HSU, MK, dan MRH selaku pihak swasta dari CV Hanamas, serta FH selaku pihak swasta dari CV Kalpataru.
MK bersama MRH dan FH diduga kuat telah bersepakat soal commitment fee sebesar 15 persen.
Itu dari tiap proyek rehabilitasi irigasi di Kecamatan Amuntai Selatan dan Kecamatan Banjang, Kabupaten HSU yang dimenangkan oleh perusahaan masing-masing.
Diketahui, MRH melalui bersama CV Hanamas diketahui memenangkan lelang proyek di Desa Kayakah, Amuntai Selatan dengan nilai Rp 1,9 M.
Sementara, FH melalui CV Kalpataru memenangkan proyek irigasi di Desa Karias, Banjang dengan nilai Rp 1,5 M.
Jika ditotal keseluruhan dengan kesepakatan fee 15 persen, maka MK selaku kuasa pemegang anggaran ditengarai memperoleh fee sebesar Rp 345 juta.
“Sebelum lelang ditayangkan, MK diduga telah memberi persyaratan lelang kepada MRH dan FH sebagai calon pemenang kedua proyek.
Dengan termasuk kesepakatan memberi uang commitment fee sebelum 15 persen,” beber Alex.
Selain MK, MRH, dan FH, komisi antirusuah juga mengamankan KI (ASN), LI (Mantan Ajudan Bupati HSU), MB (ASN) dan MJ (Swasta). Namun, baru tiga tersangka yang ditetapkan atas kasusnya. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
