Kapolda Kalsel, Irjen Pol Dr Nico Afinta SIK SH MH (kanan) didampingi Wakapolda, Brigjen Pol. Mohamad Agung Budijono, SIK, MSi
SuarIndonesia – Kepala KepolIsian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda KalselI Irjen Pol Dr Nico Afinta SIK SH MH mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi beberapa perwakilan elemem maupun mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi melalui wakil rakyat Kalsel.
Ini soal aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, yang rencana dilakukan hari ini, Kamis (8/10) di Gedung DPRD Kalsel.
“Saat ini cara yang paling efektif yakni mengajukan keberatan dengan menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK),” kata kapolda, kepada wartawan, disela kegiatan Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Narkoba berbasis online di Mapolda Kalsel, Rabu (7/10.
Sisi lain ia dengan tegas tak memberi izin aksi demo.“Kondisi saat ini Kalsel, termasuk Kota Banjarmasin masih pandemi Covid-19,” ujarnya.
Kemudian pula, Kapolri juga sudah mengeluarkan Surat Telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2 Oktober 2020, ditandatangani Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Imam Sugianto.
Itu terkait penanganan dan antisipasi unjuk rasa, mogok kerja yang melibatkan massa dari elemen buruh yang menolak RUU Omnibus Law pada 6-8 Oktober 2020 di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.
“Bila kita tidak mematuhi aturan ini maka akan ada potensi orang terkena covid,” tambahnya.
Sebelumnya usai disahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law, pada Senin (5/10) malam lalu, ratusan mahasiswa tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan bereaksi dengan melakukan konsolidasi terbuka di halaman Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KNPI Kalsel), Selasa (6/10) lalu.
Selain mahasiswa, juga terdapat aktivis lingkungan dan golongan masyarakat adat yang ikut dalam konsolidasi tersebut.
Koordinator Wilayah (Korwil) BEM se-Kalsel Ahdiat Zairullah mengatakan, aksi mengumpulkan massa yang banyak tersebut dilakukan sebagai bentuk respon para mahasiswa yang kecewa terhadap keputusan Dewan Perwakilan Rakyat lantaran telah mengesahkan RUU Cipta Kerja tersebut.
“Kami sangat kecewa kepada ‘Dewan Penghianat Rakyat’ yang mengesahkan Omnibus Law. Di hati ini kami sepakat untuk menolaknya,” ucapnya saat itu.
Rencana, pemuda yang juga merupakan Ketua BEM ULM itu akan membawa massa untuk mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kalsel sebagai respon terhadap lahirnya undang-undang baru tersebut pada hari ini, Kamis.
“Kami perkirakan 300 hingga 500 mahasiswa akan ikut dalam aksi penolakan tersebut. Tuntutan kami sederhana, minta DPRD Kalsel untuk menyurati Presiden RI agar mengeluarkan Perpu (Peraturan Pengganti Undang-Undang),” bebernya.
Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan BEM di pusat untuk meminta DPR RI segera melakukan judisial review. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
