DR H Karlie Hanafi Kalianda SH MH
SuaraIndonesia–Peraturan daerah atau perda di tahun 2019 ada yang sudah diberlakukan, dan ada yang belum.
Namun jika itu sudah di undangkan dan masuk lembaran daerah, maka sudah bisa diberlakukan.
Hal ini dikatakan anggota Komisi 1 DPRD Kalsel, DR H Karlie Hanafi Kalianda SH MH, Senin (1/2/21)
Karlie menambahkan, ada pasal pasal dari perda yang memerlukan peraturan gubernur atau pergub, tentu perda tidak bisa jalan kalau tidak ada pergub.
“Perda tersebut yang memerlukan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai peraturan pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan” ujarnya
Menurut Fraksi Golkar ini, masalah Pergub ini terkadang menjadi masalah pada pelaksanakan Perda, sebab masih banyak Perda dkalimantan selatan tanpa Pergub.
Biila ada perda yang belum diberlakukan mengenai Pergub, ia menyatakan, hal ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.
Tetapi kalau ada sesuatu yang tidak jalan karena Perdananya belum ada Pergub, tolong beritahukan dengan Dewan.
Dan itu bisa masuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang harus mendapat perhatian DPRD bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan “tambahnya. (HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
