SuarIndonesia — Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina memberikan paparan Implementasi Rekrutmen ASN PPPK Guru dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Kota Banjarmasin, pada kunjungan kerja spesifik Bidang Pendidikan DPR RI Komisi X, di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, Jumat (08/04/2022).
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, melakukan pertemuan dengan pejabat daerah dan para pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan di Kota Banjarmasin, untuk menyerap aspirasi terkait implementasi kurikulum Merdeka yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Sebagai bagian pengawasan Hetifah mengharapkan program PPPK ini dapat meningkatkan kesejahteraan para guru.
“Mudah-mudahan program PPPK yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru pada prakteknya yang memang menghadapi berbagai permasalahan,” katanya.
Koordinasi Dinas Pendidikan dengan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi cukup baik berjalannya berdasarkan data dapodik yang diambil pada tahun 2019 Kota Banjarmasin diberikan data rekrutmen PPPK tahun 2021 sebanyak 1.339 orang, sesuai dengan SK Walikota Banjarmasin tahun 2022 PPPK Guru yang diterima sebanyak 944 orang berdasarkan anggaran APBD Tahun 2022 untuk penggajian.
Pada pertemuan kali ini juga membahas tentang bagaimana proses berjalannya Kurikulum Prototipe atau Kurikulum Merdeka yang sudah dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi sebagai opsi pada pemulihan proses pembelajaran selama 2022-2024.
Baca Juga :
Kurikulum Merdeka sendiri merupakan kerangka kurikulum yang dikembangkan agar lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter dan kompetensi murid.
Dijelaskan H Ibnu Sina dalam paparannya banyak sekolah dan pengajar yang belum memahami tentang kurikulum Merdeka sehingga harus dilakukan sosialisasi terkait itu.
“Masih banyak sekolah yang belum memahami terkait dengan kurikulum merdeka. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi lagi. Kemudian kesiapan guru juga harus dilakukan pemahaman karena masih ada guru yang belum paham tentang esensi kurikulum merdeka,” ucapnya.
Kerena Kota Banjarmasin ditunjuk sebagai Kota yang melaksanakan program sekolah penggerak tahap 1 ditahun 2021 bersama dengan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Kotabaru. Jadi Kota Banjarmasin berkomitmen pada pelaksanaan program sekolah penggerak yang menerapkan kurikulum prototipe atau kurikulum Merdeka melalui MoU antar Mendikbutristek dan Kota Banjarmasin.
Lanjut, ucap orang nomor satu di Kota berjuluk Seribu Sungai ini kunjungan spesifik Komisi X DPR RI di Kota Banjarmasin ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya menyampaikan aspirasi terkait pendidikan agar menjadi perhatian lebih pada sektor pendidikan khususnya di Kota Banjarmasin.
“Alhamdulillah kunjungan spesifik ke Kota Banjarmasin ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan hal hal yang terkait dengan pendidikan di Kota Banjarmasin, dan juga mudah-mudahan Kota Banjarmasin Menjadi Perhatian,” imbuhnya saat menyambut kedatangan Komisi X DPR RI di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
